Terasistana.id, Jakarta
Jember-
Semangat kepedulian terhadap sesama selalu menjadi Prioritas Yang ditunjukkan oleh insan pers yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) wilayah Jember, (02/ 01/ 2026) jajaran pengurus KJJT terjun langsung ke tengah masyarakat khususnya Wilayah Jember dan sekitarnya
Kegiatan ini merupakan Suatu Kewajiban Membantu Terhadap Sesama yang dilakukan seminggu sekali yang bertema” Jum’at berkah”anak yatim,para lansia Dan kaum Duafa perlu uluran tangan,kalau bukan kita siapa lagi”ungkap Ketua kjjt Jember.
Fino dan Yulis, anak yatim yang tinggal tak jauh dari lokasi sekitar kantor KJJT, salah satu penerima manfaat Keduanya adalah anak yatim.
Selanjutnya bantuan juga diberikan kepada Ibu Ni, seorang janda tua yang selama ini hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi.dengan mata berkaca-kaca”Ya Allah berikanlah orang-orang yang datang membantu kami dipanjangkan umurnya,selalu sehat walafiat, dan dilancarkan rizqinya. Amin”doanya.

Selanjutnya Menurut pak narto dan ibu,Hotim bantuan beras ini sangat berarti untuk menyambung hidup sehari-hari di tengah situasi ekonomi yang semakin menantang.dan sulit
Makanya Kami sangat berterima kasih banyak kepada bapak-bapak jurnalis dari KJJT. Bantuan ini sangat membantu kami. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT dan organisasi ini selalu diberikan kelancaran dalam tugasnya,” ungkap Ibu Ni dengan tulus.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KJJT Jember, Erman Wahyudi, menegaskan bahwa aksi sosial ini bukan sekadar kegiatan seremonial semata.
Ia menyatakan bahwa jurnalis tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi melalui tulisan,
tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap realitas masyarakat di sekelilingnya.
“Kami ingin hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penyamapai berita,
tetapi juga sebagai bagian dari solusi. Hari ini kami menyambangi adik-adik kita, Fino dan Yulis, serta Ibu Ni, untuk sedikit berbagi beban,” ujar Erman Wahyudi saat ditemui di lokasi pembagian.
Lebih lanjut, Erman menekankan bahwa KJJT Jember memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas dalam setiap penyaluran bantuan. Ia memastikan bahwa proses pendataan dilakukan secara teliti agar bantuan yang diberikan tidak salah alamat.
“Komitmen kami ke depan adalah akan selalu berupaya menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan.
Kami ingin memastikan setiap bantuan yang keluar dari KJJT benar-benar tepat sasaran. Prinsip transparansi dan ketepatan sasaran adalah kunci agar manfaatnya terasa langsung oleh mereka yang paling berhak,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Jurnalisme Empati
Aksi yang dilakukan oleh pengurus KJJT ini menjadi bukti nyata penerapan “Jurnalisme Empati”, di mana awak media tidak berjarak dengan narasumber atau masyarakat kelas bawah.
Kehadiran kantor KJJT yang beralamatkan di Ajung diharapkan dapat menjadi simbol harapan bagi warga sekitar yang memerlukan bantuan atau sekadar ingin menyampaikan aspirasi mereka.
Kegiatan distribusi beras ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengabdian berkelanjutan KJJT Jember kepada masyarakat.
Melalui langkah kecil ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara insan pers dengan warga, serta memicu semangat gotong royong di antara sesama .
Daniel as









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

