Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo (1 Desember 2025)
PLN UP3 Sidoarjo melakukan audiensi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Shobirin Setio Utomo, untuk membahas dukungan kelistrikan dalam Rencana Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung percepatan operasional KMP di wilayah Sidoarjo.
Dalam pemaparan rencana, Dandim menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih telah didesain dengan asas kekeluargaan, sehingga pembangunan fasilitas dilakukan dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, terdapat 177 titik lokasi KMP yang telah ditetapkan, dan sebagian membutuhkan dukungan kelistrikan baru.
“Kami berharap sinergi ini bisa mempercepat realisasi KMP. Pembangunan ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Letkol Inf Shobirin Setio Utomo.
PLN menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyediaan listrik di lokasi-lokasi tersebut dengan melakukan peninjauan lapangan dan menyiapkan jaringan dari sumber terdekat. Namun beberapa titik memerlukan proses pasang baru untuk memastikan suplai listrik aman dan sesuai standar.
Manager PLN UP3 Sidoarjo, Aulia Mahdi menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung program strategis ini. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kodim dalam mengembangkan KMP. PLN siap memberikan dukungan teknis dan mempercepat proses penyediaan listrik, terutama karena ada target penting bahwa lima lokasi KMP harus mulai beroperasi pada bulan Desember”, ujarnya.
Audiensi tersebut berlangsung komunikatif dan menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dalam proses percepatan. Ke depan, PLN bersama Kodim 0816 akan bersinergi dalam survei lapangan, penguatan jaringan, dan percepatan pelayanan kelistrikan agar program KMP dapat berjalan sesuai jadwal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
