Terasistana. Id
Pangkalpinang
Wali Kota Pangkalpinang. Prof Udin membuka secara resmi gelaran Clash of Fightres Series 1,di Seriwijaya Sport Center Pangkalpinang, Sabtu ( 06/12/2025).
Even ini disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi titik awal kebangkitan olahraga tarung di Kota Pangkal Kemenangan ini.
Acara ini berlangsung turut dihadiri olah Kapolres Pangkalpinang Kombes Pol Max Marines, serta Ketua KONI Provensi Kepulauan Bangka Belitung Ricky Kurniawan, yang semuanya memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan olahraga bela diri di daerah ini.
Gelar Clash of Fightres Series 1 menghadirikan 46 petarung terbaik dari berbagai kabupaten / Kota di Bangka Belitung. Mereka bertanding dalam 23 partai, baik dinomor boxing maupun kickbosing, dengan penjurian dan regulasi resmi di bawah pengawasan Pertina.
Suasana di arena tampak meriah dan penuh memenuhi tribun menambah semangat para Atlet yang menujukkan teknik kecepatan, dan mental tanding luar biasa.
” Clash of Fightres Series 1 adalah momentum penting bagi kebangkitan olahraga tarung di Pangkalpinang , dan Bangka Belitung. Anak-anak muda kita butuh wadah seperti ini – wadah untuk membuktikan kemampuan , disipelin, dan sportivitas, ” ujar Prof Udin dalam sembutannya.
” Clash of Fightres Series 1 adalah momentum penting bagi kebangkitan olahraga tarung di Pangkalpinang, dan Bangka Belitung, Anak anak mudah kita butuh wadah seperti ini – wadah untuk membuktikan kemampuan, disipelin, dan sportivitas, ” ujar Prof Udin dalam sambutannya.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang mendukung penuh keberlanjutan event ini, dan mengapresiasi kerja keras panitia. serta komunitas bela diri lokal.
” Ke depan, Pemerintah Kota akan menyiapkan Wali Kota Cup Tinju Pangkalpinang, Turnamen ini akan menjadi ajang resmi dan rutin untuk mencetak bibit – bibit atlet tinju yang bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional, bahkan internasional, ” tambahnya.
Ketua KONI Babel Ricky Kurniawan yang hadir langsung menyampaikan apressiasi atas kolaborasi pemerintah, pihak keamanan, dan komunitas olahraga yang berhasil menyelanggarakan event sebesar ini.
” Kehadirannya menjadi bukti bahwa Clash of Figtrs Series 1 bukan sekedar kompitisi lokal, melainkan event yang menarik perhatian organisasi olahraga Provensi,” ujarnya.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
