Terasistana.id,Jakarta
Jember-
Memasuki awal Desember, Program Jumat Berkah yang digagas para wartawan anggota Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Jember kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, Jumat (6/12/2025).
Kegiatan rutin yang semakin dikenal masyarakat ini dilakukan secara door to door oleh Ketua KJJT Jember, Yunus Safari, didampingi Bendahara Mastuki dan Humas Togas Irianto. Pada Jumat kali ini, tim membagikan 20 kantong beras, masing-masing berisi 5 kilogram, kepada warga di wilayah Sadana, Kelurahan Kranjingan, Kabupaten Jember.

Ketua KJJT Jember, Yunus Safari, mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan bentuk kepedulian wartawan yang tergabung dalam KJJT terhadap warga yang membutuhkan, khususnya lansia sebatang kara, yatim piatu, dan dhuafa.
“Kami turun langsung dari rumah ke rumah karena merasa prihatin melihat kondisi sebagian saudara kita. Walaupun kemampuan kami terbatas, kami ingin tetap berbuat sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.
Yunus berharap ke depan bantuan dapat lebih banyak dan beragam, bukan hanya beras. “Semoga kegiatan ini sedikit meringankan beban masyarakat. Kami di KJJT harus selalu dekat dengan warga dan saling membantu, meski dengan kemampuan yang sederhana, namun insyaAllah membawa berkah,” tambahnya.
Salah satu penerima manfaat, Bu Surami, seorang lansia yang telah lima tahun hidup sebatang kara, menyampaikan rasa syukurnya saat menerima bantuan.
“Terima kasih kepada tim KJJT. Saya sering bertemu mereka setiap hari Jumat dan selalu dibantu. Kondisi saya sedang sakit dan bekerja serabutan. Dapat beras begini sangat membantu, tidak perlu beli lagi,” ujarnya dengan wajah sumringah.

Selain warga lansia dan pekerja serabutan, tim KJJT Jember juga menyambangi para penggali kubur yang dikoordinatori Bang Ambon. Mereka nyaris tidak pernah terlewat dalam program ini dan sudah mengenal baik aktivitas Jumat Berkah.
Tim juga sempat bersilaturahmi ke kediaman Kasun Ajung, Tri Mulyono, dan membagikan sembako kepada warga sekitar Jalan MH. Thamrin. Warga merasa sangat terbantu dengan program tersebut.
“Kami sangat bersyukur ada komunitas jurnalis yang peduli dan rutin membagikan beras secara gratis,” ujar salah satu warga.
KJJT Jember menyampaikan terima kasih kepada para donatur dan berharap kegiatan Jumat Berkah dapat terus berjalan dengan lebih luas dan bermanfaat.
Daniel As












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)