Terasistana.id, Jakarta
Sumatera,02/12/2025.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dan Padang Sumatera Barat untuk meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor,pada Senin (01/12/2025).
Dalam keterangannya di Bandara Raja Sisingamangaraja XII,Kabupaten Tapanuli Utara,Presiden Prabowo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, terutama di wilayah yang masih terisolasi.
“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang mungkin diperlukan. Pertama, BBM yang sangat penting,listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporin ke saya yang sangat penting,ada beberapa desa yang terisolasi,Insya Allah kita bisa tembus,”ucap Presiden RI.
Setibanya di Lapangan GOR Pandan, Jalan Dr. Fl. Tobing,Kecamatan Pandan,Kabupaten Tapanuli Tengah, Presiden bersama Panglima TNI meninjau posko pengungsian serta berinteraksi langsung dengan warga yang berada di lokasi tersebut.
Selanjutnya,Kepala Negara meninjau posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai,Kabupaten Padang Pariaman. Saat berdialog dengan para korban banjir,Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor berjuang sendirian.
“Ini musibah,saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Dan saya berdoa, bapak-bapak,ibu-ibu, tabah,tegar. Percaya kita semua satu keluarga besar,kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,”kata Presiden.
Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh unsur pemerintah yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat. Ia menilai koordinasi antarinstansi berjalan efektif sejak awal kejadian.
“Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana reaksinya cukup cepat,TNI sangat cepat,Polri juga cepat,”ungkap Presiden
Git-Red.
NP
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
