Terasistana.id,Jakarta
Pati______
Kebakaran besar melanda gudang milik perusahaan produk kacang, PT Dua Kelinci di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pada Senin (1/12/2025) malam. Api yang muncul dari sisi belakang gudang tersebut dengan cepat membesar dalam waktu kurang dari 30 menit, menciptakan kolom api setinggi belasan meter yang terlihat jelas dari permukiman Dukuh Lumpur, Desa Bumirejo yang berjarak puluhan meter Asap hitam pekat menggulung ke udara, membawa bau hangus yang menyengat.

Kepanikan sempat melanda warga saat mendengar suara dentuman dari area gudang, mendorong ibu-ibu, anak-anak, dan lansia untuk mencari tempat yang lebih aman.
Namun, kepanikan tersebut segera berubah menjadi solidaritas.
Puluhan warga secara sukarela membentuk rantai manusia, saling mengoper ember air dari sumur hingga selokan irigasi di pinggir permukiman untuk membantu proses pemadaman sembari menunggu kedatangan armada pemadam kebakaran.
“Tak pakai komando, kami cuma merasa harus bantu,” ujar seorang warga di lokasi.
Di sisi pabrik, beberapa pekerja terlihat berlarian menjauh dari area gudang, sementara sebagian lainnya membantu memandu rekan-rekan mereka keluar kawasan dengan seragam kerja yang dipenuhi abu.

Proses evakuasi berlangsung cepat dan tertib, menghindari risiko yang lebih besar. Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Tri Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan tentang kebakaran sekitar pukul 19.41 WIB.
Tim pemadam kebakaran dari Pos Pati, Pos Kayen, dan Pos Juwana segera dikerahkan ke lokasi kejadian.
“Benar, api besar. Personel sedang bekerja di lokasi, dan bantuan tambahan mobil tangki air serta relawan juga sudah meluncur,” katanya. Bantuan lintas unsur juga digerakkan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, tim relawan Djarum, serta tenaga medis dan logistik dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati. Hingga saat ini, proses pemadaman masih berlangsung. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, dan fokus utama saat ini adalah pengendalian api agar tidak merembet ke bangunan lain serta memastikan keselamatan seluruh personel dan warga di sekitar lokasi.
rifki, s.hum









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

