Terasistana.id,Jakarta
Jember
Belasan jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Cabang Jember berkumpul di halaman kantor mereka di Jalan MH Thamrin, Kecamatan Ajung. Di tangan masing-masing, tampak kantong-kantong beras dan paket sembako yang pagi itu akan diberikan kepada warga kurang mampu di sekitar lingkungan tersebut. Suasana sederhana namun hangat itu menandai kembali digelarnya kegiatan Jumat Berkah, sebuah agenda sosial yang rutin dilakukan KJJT Jember.

Kegiatan Jumat Berkah ini bukan pertama kali digelar. Sudah menjadi tradisi, para jurnalis yang sehari-hari akrab dengan dinamika pemberitaan memilih meluangkan waktu di akhir pekan untuk turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memberikan bantuan yang mereka mampu. Meski tidak besar secara nilai, kepedulian itu menjadi cermin eratnya hubungan jurnalis dengan lingkungan sekitarnya.
Pada Jumat (28/11/2025) tersebut, Ketua KJJT Jember, Yunus, memimpin langsung rombongan. Ia bersama sejumlah pengurus dan anggota mendatangi rumah-rumah warga yang selama ini mereka bina. Para jurnalis disambut hangat oleh keluarga penerima bantuan, sebagian di antaranya adalah anak yatim dan piatu yang tinggal bersama wali atau keluarga prasejahtera.
“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai jurnalis yang tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat,” ujar Yunus saat ditemui usai penyerahan bantuan. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dipertahankan karena mampu menjalin hubungan emosional yang baik dengan warga sekitar.

Yunus menegaskan bahwa besar atau kecilnya bantuan bukanlah ukuran utama. Yang lebih penting adalah konsistensi dan ketulusan dalam memberi.
“Kadang yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya materi, tetapi juga perhatian. Rasa peduli yang kita tunjukkan membawa dampak moral dan sosial yang besar, baik bagi penerima maupun bagi kami sebagai pemberi,” tuturnya.
Aksi sosial itu disambut positif oleh warga. Beberapa penerima bantuan mengaku sangat terbantu, terlebih dalam situasi ekonomi yang semakin menantang. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti. Terima kasih kepada para jurnalis yang sudah peduli,” ungkap salah satu warga dengan mata berkaca-kaca.
Kegiatan Jumat Berkah juga menjadi momentum bagi KJJT Jember untuk memperkuat konsolidasi internal. Di tengah tuntutan kerja jurnalistik yang sering kali penuh tekanan dan kejar deadline, kegiatan sosial menjadi ruang bagi para anggota untuk saling menguatkan sekaligus memperluas manfaat keberadaan komunitas.
Pada kesempatan tersebut, Yunus menyampaikan ajakan kepada masyarakat luas agar turut berperan dalam gerakan berbagi. Menurutnya, kepedulian tidak harus menunggu momentum besar atau kemampuan finansial yang berlebih.
“Jika kita saling bekerja sama dan menumbuhkan rasa peduli antarsesama, niscaya kehidupan bermasyarakat akan jauh lebih harmonis dan bermanfaat,” imbaunya.
Seiring berjalannya waktu, KJJT Jember berharap kegiatan Jumat Berkah dapat semakin berkembang, baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun bentuk programnya. Selain pembagian sembako, komunitas ini berencana memperluas agenda sosial melalui pendidikan literasi media, pendampingan warga terkait hoaks, hingga program berbasis lingkungan.
Pada akhirnya, kegiatan sederhana di pagi itu tidak hanya meninggalkan senyum di wajah warga, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberadaan jurnalis bukan semata-mata sebagai penyampai berita. Mereka juga bagian dari masyarakat yang memikul tanggung jawab moral untuk menebarkan kebaikan.
Daniel as












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)