Terasistana.id,Jakarta
Jepara – Polres Jepara |
Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menggelar Operasi Zebra Candi 2025. Operasi yang digelar serentak ini berlangsung selama dua minggu sejak tanggal 17-30 November 2025.
Operasi ini mengusung tema ‘Terwujudnya Kamseltibcarlantas Yang Aman, Nyaman dan Selamat Menjelang Ops Lilin-2025’.
Sejumlah prioritas pelanggaran antara lain pengemudi atau pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara yang berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm untuk sepeda motor dan safety belt untuk pengendara mobil.
Selanjutnya, pengemudi atau pengendara yang berkendara dalam pengaruh alkohol, berkendara melebihi batas kecepatan, dan berkendara melawan arus lalu lintas.
Upacara gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2025 yang berlangsung di halaman Mapolres Jepara dipimpin langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo, pada Senin (17/11/2025) pagi.
Apel juga dihadiri Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso beserta jajaran Forkopimda, pejabat utama, Kapolsek, personel Polres Jepara hingga instansi terkait.
Saat ditemui usai kegiatan, Kapolres Jepara menyampaikan, bahwa Operasi Zebra merupakan langkah preventif dan represif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Petugas di lapangan akan fokus pada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, hingga penggunaan ponsel saat berkendara.
Selain itu, Operasi Zebra Candi 2025 juga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas sebagai bagian dari budaya keselamatan.
Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari ke depan dimulai dari tanggal 17 November sampai dengan 30 November.
Polres Jepara mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi surat-surat kendaraan, sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan lancar dan kondusif demi terciptanya situasi lalu lintas yang lebih aman menjelang Operasi Lilin 2025.
Sementara itu, Kasihumas AKP Dwi Prayitna selaku Kasatgas Humas Ops Zebra Candi 2025 mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tertib dan disiplin dalam berlalulintas.
Selain itu, juga tujuan dari digelarnya Ops Zebra Candi untuk menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas beserta korban fatalitas dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.
“Kita berharap kepada masyarakat agar selalu tertib dalam berlalulintas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, mari kita sama-sama jaga sehingga masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.
Chris-Jateng
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
