Terasistana.id,Jakarta
Garut –
Lapas Kelas IIA Garut kembali menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan rutin setiap tanggal 17. Pada peringatan edisi November 2025 ini, upacara berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Lapas Garut, diikuti oleh seluruh petugas pemasyarakatan dan warga binaan.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Iim Ruhimat, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, membuka amanat dengan salam lintas agama sebagai simbol penghormatan dan persatuan. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional bukan hanya agenda seremonial, tetapi momentum untuk memperbarui komitmen, disiplin, serta semangat perubahan baik bagi petugas maupun warga binaan.
Iim Ruhimat menekankan bahwa bagi petugas, HKN adalah pengingat untuk selalu bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Sementara bagi warga binaan, momen ini menjadi sarana refleksi untuk menata kembali pola pikir, memperkuat kedisiplinan, serta memaknai setiap proses pembinaan yang dijalankan.
Beliau juga menyampaikan beberapa harapan kepada warga binaan, di antaranya:
• Memanfaatkan setiap program pembinaan secara maksimal sebagai bekal kembali ke masyarakat.
• Menjaga perilaku, kedisiplinan, serta menunjukkan sikap positif dalam keseharian.
• Membangun hubungan baik dengan sesama warga binaan maupun petugas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan manusiawi.
• Menghindari seluruh bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan, perjudian, maupun penyalahgunaan narkotika.
Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh warga binaan untuk tidak menyerah pada keadaan.
“Masa pembinaan bukanlah akhir dari segalanya. Inilah masa transisi yang dapat menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Menambahkan pesan tersebut, Kalapas Garut, Rusdedy, memberikan apresiasi atas pelaksanaan upacara yang berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan. Ia menegaskan bahwa Lapas Garut berkomitmen menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, produktif, dan humanis.
“Hari Kesadaran Nasional ini harus menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah. Kami mendukung penuh setiap warga binaan untuk meneguhkan harapan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tutur Kalapas Garut.
Upacara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama. Kegiatan berjalan lancar dan menjadi simbol komitmen Lapas Garut dalam menjaga kedisiplinan, pelayanan, serta kualitas pembinaan.
Untuk informasi lebih lanjut:
Humas Lapas Kelas IIA Garut
Telp : +62 813-9549-0807
Email : lapas.grt@gmail.com
Aqshol
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
