Terasistana.id,Jakarta
Polda Jateng, Cilacap |
Tim DVI Biddokkes Polda Jateng dan Sie Dokkes Polresta Cilacap berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban tanah longsor yang ditemukan tim SAR gabungan dibantu Unit K9 sepanjang Sabtu (15/11/2025). Identifikasi dilakukan di Posko Ante Mortem RSUD Majenang, di mana petugas menerima total 9 kantong jenazah berisi tubuh utuh maupun bagian tubuh manusia dari lokasi bencana.
Kantong jenazah tersebut merupakan hasil evakuasi sepanjang hari ini dari titik-titik yang berhasil diindikasikan oleh delapan ekor anjing pelacak K9 Polda Jateng dan polres jajaran. Unit K9 melakukan pelacakan di sektor B1, B2, serta sepanjang bantaran sungai yang sebelumnya menjadi lokasi permukiman warga sebelum tertimbun.
Setelah dilakukan pemeriksaan di ruang pemulasaraan RSUD Majenang, seluruh delapan korban yang telah ditemukan dalam kondisi utuh berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Jateng dan Sie Dokkes Polresta Cilacap. Proses identifikasi dilakukan melalui data gigi (odontogram), ciri khusus, properti yang melekat, serta konfirmasi keluarga korban yang selamat. Mereka adalah:
1. Muhamad Hafidz, 6 tahun, warga Dusun Pisangan, Desa Jenang.
2. Nur Isnaeni Fadilah, 30 tahun, warga Dusun Pisangan, Desa Jenang.
3. Asmanto, 74 tahun, warga Desa Cibeunying.
4. Dani Setiawan, 30 tahun, warga Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying.
5. Rizki Pratama Ramdan, 10 tahun, anak dari Dani Setiawan.
6. Febri Erlangga Putra, 6 tahun, anak dari Dani Setiawan.
7. Satini, 26 tahun, istri dari Dani Setiawan.
8. Rusyanto alias Rastum, 74 tahun, warga Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying.
Dari hasil identifikasi ini, maka total 11 korban yang terdampak longsor telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sejak hari pertama operasi SAR. Dari 23 warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, kini masih tersisa 12 orang yang belum ditemukan dan terus menjadi fokus pencarian tim gabungan.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengapresiasi kerja terpadu seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi hingga identifikasi korban. Menurutnya, keberhasilan mengidentifikasi delapan jenazah dalam satu hari merupakan bukti kesigapan Tim DVI dan Sie Dokkes yang bekerja di bawah tekanan situasi darurat.
“Rekan-rekan DVI dan Dokkes bekerja tanpa jeda sejak jenazah tiba di posko pemulasaraan. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi mereka mampu bergerak cepat dan teliti demi memastikan setiap korban dikenali dan dapat segera dipulangkan kepada keluarganya,” ujarnya pada Sabtu, (15/11/2025) malam.
Kabid Humas menyebut penemuan para korban tak lepas dari peran krusial Unit K9 yang mampu mendeteksi titik lokasi keberadaan korban sehingga mampu mengarahkan petugas untuk melakukan evakuasi secara akurat. Ditegaskan bahwa Polda Jateng bersama semua pihak akan terus berupaya maksimal untuk menemukan 12 warga yang masih hilang.
Chris-Jateng
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
