Terasistana.id,Jakarta
BANYUWANGI –
Polresta Banyuwangi Polda Jatim terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program-program pembinaan yang humanis.
Salah satunya adalah kegiatan Mayur Kamtibmas yang kembali digelar oleh Satuan Binmas Polresta Banyuwangi Polda Jatim bekerja sama dengan Polsek Srono di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono,Jumat (14/11/2025).
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menegaskan bahwa Mayur Kamtibmas merupakan bagian dari komitmen Polresta Banyuwangi Polda Jatim dalam menghadirkan Polri secara humanis di tengah masyarakat.
Kombes Rama menjelaskan, program ini bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi jembatan kedekatan antara Polri dengan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga merasa didengar, dilindungi, dan didampingi dalam menjaga keamanan lingkungannya,” ujar Konbes Pol Rama.
Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan melalui pendekatan pembinaan masyarakat menjadi pilar penting dalam mempertahankan keamanan wilayah yang kondusif.
“Kami terus mendorong personel untuk hadir secara aktif, mendengarkan aspirasi warga, serta memberikan edukasi kamtibmas secara berkelanjutan,”kata Kombes Rama.
Ia menegaskan sinergi dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan menjaga Banyuwangi tetap aman dan nyaman.
Sementara itu Kasat Binmas Polresta Banyuwangi Kompol Toni Irawan, S.H., M.H., menerangkan bahwa Mayur Kamtibmas merupakan upaya memupuk keakraban sekaligus meningkatkan literasi keamanan di tingkat desa.
“Kami ingin masyarakat merasa bahwa Polri selalu ada bersama mereka, bukan hanya ketika terjadi masalah, tetapi juga dalam kegiatan keseharian,” terangnya.
Melalui dialog, penyuluhan, dan interaksi langsung, Kompol Toni berharap warga semakin peduli terhadap keamanan lingkungannya.
Kasat Binmas juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi warga Desa Rejoagung yang begitu tinggi.
“Sambutan hangat warga menjadi bukti bahwa hubungan Polri dan masyarakat semakin erat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembinaan yang lebih humanis,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, warga mendapatkan edukasi terkait kewaspadaan kriminalitas, pentingnya ronda dan keamanan lingkungan, hingga cara melaporkan potensi gangguan kamtibmas.
Sesi dialog dibuka luas bagi warga untuk menyampaikan masukan, keluhan, maupun laporan terkait kondisi keamanan.
Personel Sat Binmas dan Polsek Srono memberikan tanggapan langsung, sebagai bentuk pelayanan cepat dan responsif.
Kehadiran Bhayangkari Polsek Srono turut menambah kehangatan suasana melalui kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat.
Warga Rejoagung menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polresta Banyuwangi Polda Jatim yang dinilai semakin terbuka, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat.
Polresta Banyuwangi Polda Jatim terus memperkuat strategi pencegahan berbasis pembinaan masyarakat.
Melalui Sat Binmas, program-program humanis seperti Mayur Kamtibmas dihadirkan sebagai wujud nyata Polri Presisi—tanggap, unggul, dan humanis.
Dengan sinergi yang semakin solid antara Polri dan masyarakat, keamanan dan kenyamanan wilayah Banyuwangi diharapkan akan semakin terjaga dan berkelanjutan.
Daniel/Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")