Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
15/11/2025.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit serta kemampuan perencanaan dan pengendalian operasi,Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan) I melaksanakan Gladi Model Latihan Matra TNI tahun 2025.
Dikutib redaksi pada Sabtu (15/11/2025),Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo selaku Pengawas dan Pengendali latihan TNI tahun 2025, dengan dukungan Kas Kogabwilhan I, para Asisten Kas Kogabwilhan I beserta staf terkait dan jajaran satuan.
Latihan tersebut pun turut di tinjau langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto,Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih penyusunan rencana operasi, memperkuat hubungan komando antar satuan,serta mengembangkan sistem manajemen pertempuran /Battle Management System (BMS) yang terintegrasi.
Pelaksanaan Gladi Model Latihan Matra TNI tahun 2025 menjadi tahapan penting dalam siklus latihan, karena di dalamnya para perwira dan staf pelaku latihan diuji dalam kemampuan analisis,pengambilan keputusan,dan penyusunan konsep operasi yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, dinamika medan serta perkembangan teknologi militer modern.
“Melalui kegiatan ini,TNI juga melakukan pengujian dan penyempurnaan doktrin operasi,agar selalu relevan dengan perkembangan zaman,kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi pertahanan terkini,”ujar Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dalam keterangan tertulis,pada Kamis (13/11/2025).
Sinergitas antar matra diwujudkan melalui integrasi sistem komando, kendali,komunikasi,komputer,intelijen, pengintaian,dan pengawasan (K4IPP), guna menghasilkan interoperabilitas yang solid dalam pelaksanaan operasi di masa mendatang.
Kegiatan Gladi Model Latihan Matra TNI tahun 2025 ini tidak hanya berfokus pada aspek taktis dan teknis, tetapi juga menjadi wahana strategis untuk membangun pola pikir,pola tindak,dan pola kerja yang profesional, adaptif,mserta responsif terhadap tantangan pertahanan negara di masa depan.
“Melalui latihan terpadu ini, TNI meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan,dan kemampuan operasional,demi mewujudkan kekuatan pertahanan yang tangguh dan modern dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ucapnya.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
