Terasistana.id,Jakarta
Pati_
Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polresta Pati terus berinovasi dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan aktivitas perairan. Melalui program Si Pola Cekal (Polisi Polairud Cegah Kebakaran Kapal), jajaran Satpolairud melaksanakan patroli sekaligus memberikan edukasi kepada para Anak Buah Kapal (ABK) dan pekerja di sekitar Sungai Silugonggo, Kamis (13/11/2025) pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polresta Pati, Kompol Hendrik Irawan mewakili Kapolresta Pati dan didampingi Wakasat Polairud Iptu Tamyis serta sejumlah personel lainnya. Mereka meninjau aktivitas perkapalan dan perbengkelan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, seperti pengelasan dan penggerindaan di atas kapal maupun di area dok perbaikan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para pekerja agar selalu memperhatikan aspek keselamatan kerja. Mereka juga diminta menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR), karung goni basah, dan alkon sebagai langkah antisipatif jika terjadi percikan api saat pekerjaan panas berlangsung.
Ia menegaskan bahwa patroli ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan. “Kita turun langsung untuk memastikan para pekerja paham betul risiko yang mereka hadapi. Polairud hadir bukan untuk menegur, tapi untuk membimbing agar potensi bahaya bisa dihindari sejak dini,” lanjutnya.
Kompol Hendrik juga menambahkan, kesadaran para pekerja di kawasan Sungai Silugonggo sudah menunjukkan peningkatan yang positif. “Kami apresiasi para pekerja yang kini sudah melengkapi diri dengan APAR dan karung goni basah. Ini artinya, pesan keselamatan mulai tertanam dan direspons baik oleh masyarakat pelayaran,” katanya.
Selain mengedukasi soal keselamatan kerja, patroli juga dimanfaatkan untuk mengecek kondisi alur Sungai Silugonggo yang menjadi jalur utama pergerakan kapal nelayan dan pengangkut barang. Petugas memastikan tidak ada hambatan atau tumpukan material yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas di perairan tersebut.
Menutup kegiatan, Kompol Hendrik menegaskan bahwa program Si Pola Cekal akan terus dijalankan secara rutin. “Kami ingin menjadikan Sungai Silugonggo sebagai kawasan perairan yang aman, tertib, dan bebas dari potensi kebakaran. Ini bagian dari komitmen Polairud dalam melindungi masyarakat dan aset maritim di wilayah hukum Polresta Pati,” pungkasnya.
Rifki Mustofa, S.Hum
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
