Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
11/11/2025
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang cepat,tepat,dan akurat, Rumkital Marinir Cilandak menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Peningkatan Fasilitas dan Kualitas SDM untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Tepat,dan Akurat di Rumkital Marinir Cilandak”,bertempat di Ruang Rapat Rumkital Marinir Cilandak,Jakarta Selatan,pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan juga diikuti secara Vicon oleh Kepala Sudinkes Jakarta Selatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan,Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan,Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan TK. I Jakarta Selatan dan Direktur PT Asabri Persero atau yang mewakili.
Dalam sambutannya,Komandan Rumkital Marinir Cilandak,Kolonel Laut (K) drg. Muh. Arifin, Sp.Ort.,M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini bukan sekedar acara seremonial,melainkan amanah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB No. 16 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri PanRB No. 12 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat di lingkup instansi pemerintah.
“Ini adalah wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),yang mengedepankan prinsip transparansi,akuntabilitas,dan partisipasi masyarakat,”jelas Danrumkital Marinir Cilandak.
“Tujuan utama kegiatan pada hari ini adalah untuk mendengarkan secara langsung aspirasi,masukan kritis, saran konstruktif serta harapan dari bapak dan ibu sekalian mengenai peningkatan fasilitas dan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat,tepat,dan akurat di RSMC,”ujarnya.
Lebih lanjut,kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dengan sejumlah masukan strategis disampaikan. Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini. “Diharapkan Rumkital Marinir Cilandak dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima, profesional,serta berorientasi pada kepuasan pasien,”harapannya.
Turut hadir dalam kegiatan Kakomed, Ka SPI,Para Koordinator Ahli,Para Kabag serta seluruh anggota pelayanan klinik (Yanlik) RSMC.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
