Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
10/11/2025.
Banyak orang menilai langkah-langkah Presiden RI Prabowo Subianto keliru,kurang baik, bahkan salah. Padahal,kalau dicermati,keputusan Prabowo selalu bermuara pada stabilitas negara.
“Saya bisa memahami langkah- langkah yang diambil Bapak Prabowo. Stabilitas negara merupakan sesuatu yang diutamakan karena itu menjadi kunci penting,” kata pengamat politik kawakan,Dr. John N. Palinggi,MM., MBA.,dalam keterangannya,pada Sabtu (08/11/2025).
Bagi John,stabilitas ekonomi dan politik yang muaranya pada stabilitas keamanan,menjadi modal penting dalam membangun negeri ini.
Dalam pandangannya,selama satu tahun kepemimpinannya Prabowo mencoba meletakkan dasar-dasar pemerintahan dengan menegaskan kembali perlunya kedaulatan negara. “Hal tersebut diukur dengan bagaimana kita tetap bersatu dan menjaga kerukunan dalam menghadapi masalah dan persoalan bangsa dan negara ini,”ujar John yang juga Ketua Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo) ini
Dicontohkan,terkait pinjaman luar negeri. Menurut,Prabowo mengupayakan bagaimana pinjaman itu digunakan secara efektif,efisien, dan tepat sasaran. Dengan kata lain, pinjaman luar negeri harus muaranya pada peningkatan kesejateraan rakyat, bukan malah untuk kepentingan segelintir elite politik.
Dirinya pun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,yang menurutnya,memiliki kompetensi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul.
Dari sisi politik luar negeri juga, sambung John Palinggi,Prabowo berupaya bagaimana negara ini memiliki harga diri dan proud yang tinggi ditengah masyarakat internasional.
Menghormati.
Satu aspek lain yang juga mendapat sorotan adalah bagaimana sikap Prabowo yang begitu menghormati pemimpin bangsa sebelumnya. “Bagi Pak Prabowo, setiap pemimpin negara ini tentu memiliki andil dalam membangun bangsa sehingga tidaklah elok bila dicemooh,dihina,dan dicaci maki. Rasa penghormatan Pak Prabowo terhadap pemimpin terdahulu akan membuatnya semakin bijaksana dan dihargai,”imbuhnya.
Dirinya konsisten untuk tidak terbawa arus meski desakan untuk menggilas pemimpin bangsa sebelumnya begitu nyaring terdengar dari berbagai pihak.
“Beliau tidak ikut arus,melainkan lebih memilih bersikap hati-hati dan bijaksana,”tukasnya.
Bicara soal kereta cepat Whoosh yang belakangan ramai dibicarakan,John melihat keputusan Prabowo sudah tepat. “Kalau ada temuan terjadi pelanggaran,silahkan laporkan ke penegak hukum. Jangan meledak- ledak di media sosial saja,mencaci maki dan menghujat pemimpin sebelumnya. Ini perilaku yang tidak baik,”tegasnya.
Git-Red.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

