terasistana.id, Jakarta – Komunitas Peduli Hankam (KPH) menggelar seminar bertajuk “Refleksi 80 Tahun dan Harapan Masa Depan untuk Pertahanan Nasional Indonesia” di Bulog Corporate University, Jakarta, Sabtu (25/10/2025). Acara ini menjadi wadah diskusi bagi generasi muda untuk memperkuat peran mereka dalam sistem pertahanan nasional.
KPH, komunitas yang digerakkan oleh anak muda pemerhati isu pertahanan dan keamanan, dimotori oleh Kenzie S. Ryvantya (Executive Coordinator) dan Risyad Sadzikri (Co-Founder). Dalam paparannya, Kenzie menyoroti minimnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertahanan.
“Gen-Z sudah banyak berperan di sektor ekonomi dan lingkungan hidup, tapi sektor pertahanan masih butuh sentuhan dan kepedulian mereka. Di situlah KPH mengambil peran,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD 2021–2023. Dalam keynote speech-nya, Dudung membahas dinamika lingkungan strategis global, perubahan ancaman, serta pentingnya kesadaran generasi muda terhadap sistem pertahanan semesta (Sishankamrata). Ia turut mengapresiasi KPH sebagai wadah konstruktif bagi generasi muda berkontribusi pada pertahanan negara.
Sementara itu, Ario Seno, Pengamat Pertahanan dan Keamanan sekaligus alumni Universitas Pertahanan (Unhan) RI, mengungkapkan kebanggaannya terhadap eksistensi KPH.
“Saya bangga sekaligus menyesal. Bangga karena ada adik-adik Gen-Z yang peduli isu pertahanan, tapi menyesal karena generasi saya dulu tak melakukan hal seperti ini,” ungkapnya.
Ario menegaskan, pertahanan merupakan pusat gravitasi negara.
“Hancur pertahanan, hancurlah negara. Sistem pertahanan semesta menuntut keterlibatan semua elemen bangsa, bukan hanya militer. Pertahanan adalah milik negara, bukan milik militer,” tegasnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk menjadi mentor bagi KPH.
“Saya akan terus berperan aktif dalam mendukung KPH. Banyak persoalan di sektor pertahanan yang butuh energi dan idealisme generasi muda,” pungkas Ario.
Seminar ini menegaskan kebangkitan generasi muda dalam isu pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus memperlihatkan bahwa semangat bela negara tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal, tetapi mulai tumbuh dari kesadaran kolektif anak muda.
(Dyt)










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
