Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Lapangan Satpas Lalu Lintas Sumbersari, Jember, pagi ini jadi lautan semangat kebangsaan. Ratusan buruh dari berbagai organisasi seperti SPSI dan Sarbumusi Jember mengikuti Apel Akbar Kebangsaan Serikat Buruh, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra. Kamis, (23/10/2025)
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember yang diwakili oleh Kabid HI Disnaker Pemkab Jember Subagyo SP, para PJU Polres Jember, Kapolsek jajaran, serta para pimpinan organisasi buruh.
Dalam sambutannya, Kapolres Jember menyampaikan pesan kuat soal pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.
“Kita hidup di masyarakat yang majemuk — berbeda suku, agama, budaya, dan pandangan. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah. Justru itu kekuatan kita,” tegas AKBP Bobby.

Beliau juga mengingatkan para buruh agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan bisa memecah belah.
“Mari utamakan dialog dan komunikasi. Jangan konfrontasi. Kalau ada permasalahan, kita selesaikan dengan kepala dingin,” tambahnya.
Kapolres menegaskan bahwa Polri dan para buruh adalah dua sisi yang tak bisa dipisahkan — keduanya berperan penting menjaga stabilitas dan memutar roda ekonomi bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta apel menjadi pelopor keamanan di lingkungan kerjanya masing-masing, serta menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan anarkis.
Tak hanya itu, AKBP Bobby juga mengingatkan pentingnya bijak bermedia sosial.
“Gunakan jempol kita untuk hal-hal positif. Sebarkan semangat persatuan dan informasi yang benar. Jangan biarkan hoaks merusak keharmonisan kita,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga menyinggung soal pentingnya menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Menurutnya, keamanan menjadi kunci tumbuhnya investasi dan kemajuan industri di Kabupaten Jember, yang ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan para buruh itu sendiri.
“Kalau Jember aman, investor datang, industri maju, buruh pun sejahtera. Tapi kalau situasi terganggu, semua pihak akan rugi,” jelasnya.
Sebagai penutup, Kapolres Jember menyerahkan tali asih berupa paket sembako kepada perwakilan buruh peserta yang mengikuti apel, sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas dedikasi mereka yang terus berkontribusi bagi pembangunan dan perekonomian bangsa.
Dengan semangat kebersamaan, apel akbar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dan para buruh menuju Jember yang aman, produktif, dan sejahtera.
Daniel As – Jatim










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

