Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
23/10/2025
Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi,S.E.,M.M., M. Tr.Opsla.,CHRMP.,CRMP., melaksanakan kunjungan kehormatan ke Markas Komando Republic of Korea Marine Corps (ROKMC) di Hwaseong, Gyeonggi,Seoul,Korea Selatan,pada Kamis (23/10/2025).
Kunjungan ini semakin mempererat hubungan persahabatan dan memperkuat kerja sama pertahanan antara Korps Marinir Indonesia dengan Korps Marinir Korea Selatan serta negara-negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik.
Setibanya di Markas ROKMC, Panglima Korps Marinir disambut dengan upacara resmi oleh Komandan ROKMC,Letnan Jenderal Ju Il Seok, beserta jajaran Perwira tinggi Marinir Korea Selatan. Acara penyambutan tersebut turut dihadiri oleh Komandan Royal Thai Marine Corps,Vice Admiral Appichat Saprasert,dan Komandan Philippine Marine Corps,Major General Vicente Blanco.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Jenderal berbintang tiga bergelar Doktor tersebut menerima paparan tentang sejarah dan perkembangan ROKMC,dilanjutkan dengan sesi sharing knowledge serta diskusi interaktif yang membahas penguatan kerja sama di bidang latihan gabungan,pertukaran taktik operasi amfibi,dan peningkatan interoperabilitas dalam menghadapi tantangan keamanan regional diakhiri ramah tamah dan makan malam bersama yang semakin mempererat hubungan antar Marinir.
Acara resmi tersebut berlangsung di Aula Utama Markas Besar ROKMC. Pertemuan empat pimpinan Korps Marinir dari Korea Selatan,Indonesia, Thailand,dan Filipina menjadi momentum penting bagi Korps Marinir Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan,meningkatkan kemampuan operasi amfibi,serta berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Dalam kunjungan ini,Pangkormar didampingi oleh Askomlek Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Dr. Wahyudi,S.E.,M.Tr.Hanla.,M.M., M.Han.,Koorsmin Pangkormar Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro, serta Wadan Kolatmar Kolonel Marinir Edi Prayitno,S.M.,M.Tr.Opsla. Kehadiran delegasi Korps Marinir TNI AL ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama militer regional dan membangun soliditas marinir di kawasan Indo- Pasifik.
Git-Red.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)