Terasistana.id. Pandeglang, Banten — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama para dewan guru SMK Walisongo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (04/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program MPR RI untuk menanamkan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan tenaga pendidik.
Dalam kegiatan tersebut, Arif Rahman menegaskan pentingnya empat pilar sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai empat pilar, para pendidik dapat menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada peserta didik di sekolah,” ujar Arif Rahman di hadapan para guru.
Politisi NasDem asal Banten ini juga menekankan bahwa di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan karakter menjadi kunci untuk menjaga identitas bangsa. Ia mengajak seluruh tenaga pendidik agar tidak hanya fokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral dan wawasan kebangsaan siswa.
“Tantangan ke depan bukan hanya pada aspek ekonomi atau teknologi, tetapi juga pada ketahanan ideologi bangsa. Di sinilah peran guru menjadi sangat strategis untuk menanamkan nilai kebangsaan agar generasi kita tidak kehilangan jati diri,” imbuhnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung hangat dan interaktif. Para guru menyampaikan pandangan serta harapan agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi kalangan tenaga pendidik di wilayah pelosok.
Arif Rahman menutup kegiatan dengan mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui peran aktif di lingkungan sekolah dan masyarakat.
“Empat Pilar bukan sekadar hafalan, tetapi harus dihidupkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jika nilai-nilai ini benar-benar tertanam, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat,” tutupnya.
Dyt
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")