JAKARTA,terasistana.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn.) (Hor.) Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam memperkuat sektor penerbangan nasional.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Gerak 08, Paulus Victor Motuloh, mengatakan Glenny Kairupan memiliki rekam jejak yang solid baik di bidang pertahanan maupun aviasi.
“Presiden Prabowo sangat tepat memilih Letjen (Purn.) Glenny Kairupan sebagai Dirut Garuda. Beliau mantan penerbang dan memahami dunia aviasi secara mendalam. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, Garuda akan kembali mengudara tinggi dan menjadi simbol kebanggaan bangsa,” ujar Paulus di Jakarta, Kamis (16/10).
Paulus juga menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban Glenny Kairupan, seraya berharap kepemimpinannya mampu membawa perubahan nyata bagi industri penerbangan nasional.
Menurutnya, Gerak 08 mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat BUMN strategis, terutama Garuda Indonesia yang menjadi wajah negara di kancah internasional.
Penunjukan Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (15/10). Ia menggantikan Wamildan Tsani yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Glenny Kairupan merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1973, satu angkatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Selama karier militernya, ia pernah menempati sejumlah jabatan strategis di TNI AD serta terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk di Timor Timur. Setelah pensiun, Glenny juga berkontribusi di dunia akademik sebagai dosen di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Pada 10 Agustus 2025, Glenny menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi Letnan Jenderal (Hor.) dari Presiden Prabowo atas dedikasinya menjaga kedaulatan negara.
Ketua Umum DPP Gerak 08, Revitriyoso Husodo, turut memberikan apresiasi dan dukungan atas keputusan tersebut.
“Atas nama seluruh pengurus DPP Gerak 08, kami mengucapkan selamat atas amanah baru kepada Letjen (Purn.) (Hor.) Glenny Kairupan. Kami percaya beliau akan mampu membawa Garuda menuju transformasi besar dan menjadi simbol kemajuan Indonesia,” tegas Revitriyoso.
Berikut susunan Dewan Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia hasil RUPSLB 15 Oktober 2025:
Dewan Direksi:
Direktur Utama: Glenny H. Kairupan
Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara
Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim
Direktur Teknik: Mukhtaris
Direktur Human Capital & Corporate Service: Eksitarino Irianto
Direktur Transformasi: Neil Raymond Nills
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/Independen: Fadjar Prasetyo
Komisaris: Chairal Tanjung
Komisaris: Frans Dicky Tamara
Komisaris Independen: Mawardi Yahya
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut pergantian direksi merupakan bagian dari upaya menyehatkan Garuda secara menyeluruh, termasuk dari sisi finansial dan manajemen.
“Kami ingin memperkuat tim dengan komposisi yang lebih solid. Dua ekspatriat dengan latar belakang Singapore Airlines dan Qantas juga bergabung untuk memperkuat manajemen. Ini langkah serius, bukan setengah-setengah,” kata Rosan di Jakarta Selatan, Rabu (15/10).
Menurut Rosan, proses evaluasi dan analisis terhadap kinerja Garuda telah dilakukan selama hampir setahun, melibatkan para ahli penerbangan.
“Kita hanya memperkuat semua lini. Bukan soal siapa bagus atau tidak, tapi bagaimana menyusun kombinasi terbaik agar Garuda benar-benar pulih,” ujarnya.
Rosan menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Garuda Indonesia kembali menjadi maskapai kebanggaan nasional yang sehat dan berdaya saing global.
Dyt
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
