Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Hari ini Sabtu 04/10/2025 di Posko Tanggap Darurat, Kepala BNBP Letjend TNI Suhariyanto serta Deputi III Penanganan Darurat BNPB Mayjend TNI Budi Irawan laksamana pertama Bramantyo, Kapolres Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Asisten Adm Perekonomian Pembangunan Mahmud, serta beberapa unsur terkait melaksanakan jumpa pers dalam Rapat Koordinasi rutin harian untuk mengevaluasi pada setiap kekurangan dan kelemahan operasi penyelamatan dan evakuasi dan penanganan secara sekeluruhan terjadinya bencana yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.

Suhariyanto menyampaikan memasuki hari ke 6 sampai pada tadi malam 03/10 telah ditemukan 6 jenazah sehingga jika ditotal dengan kemarin ada 9 jenazah dengan kondisi belum bisa diidentifikasi karena masih dalam proses oleh DVI yang memerlukan waktu beberapa hari karena untuk mengidentifikasi diperlukan beberapa metode.
Ada beberapa kesulitan dalam mengidentifikasi korban karena korban yang sebagian besar anak-anak yang belum mempunyai KTP sehingga masih belum punya rekam sidik jari, sehingga salah satu cara yang paling efektiv dengan tes DNA.
Ketika alat berat masuk ke lokasi Janazah sudah 3 hari berada dalam reruntuhan sehingga bisa diketahui tanda-tanda pengenalan secara visual itu sudah bnyak berubah sehingga identifikasi tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga perhari ini yang masih di cari berdasarkan data-data yang sudah ada yang dinyatakan hilang masih 49 orang.
“Setelah Korban terakhir yang ditemukan semalam kami akan fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh sehingga mudah-mudahan perhari ini bisa ditemukan lebih banyak lagi yang mana tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang memungkinkan ada korban”,katanya

Kepada keluarga sudah dijelaskan langkah-langkah oleh tim dan telah menyetujui proses evakuasi, namun kadang ada saja yang mungkin masyarakat atau keluarga jauh yang merasa bahwa proses evakuasi terlalu lambat dan hal ini sudah kami antisipasi serta dijelaskan secara rinci proses evakuasi, identifikasi oleh DVI dan inavis yang butuh waktu dan kemudian alat berat yang masuk secara masif dengan cepat semua sudah dilakukan.
Ia pun menambahkan jika dalam rapat koordinasi ini juga telah ditemukan solusi ketika jenazah ditemukan tidak dibawa langsung pada keluarga namun dibawa ke RS Bhayangkara untuk diidentifikasi, sehingga keberadaan keluarga hanya menyaksikan proses pencarian saja sekarang sudah diputuskan mengumpulkan keluarga untuk menunggu di RS Bhayangkara yang disiapkan tempat yang lebih representatif dengan logistik yang memadahi sehingga ditengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang dengan fasilitas lebih mewadahi dalam menjalani hari-hari ketika menunggu proses identifikasi anggota keluarga yang masih dalam proses.
“Secara umum semua bisa berjalan dengan kekurangan dan kelemahan namun akan terus dilakukan evaluasi kiat tingkatkan
Doa seluruh masyarakat agar cepat selesai, mohon dukungannya jangan kami disibukkan dengan hal-hal diluar pencarian pertolonhan yang menjadi prioritas dengan tindakan-tindakan yang kurang percaya dengan aparat mengambil sendiri karena hal ini akan mengganggu proses penvarian dan pertolongan yang dilakukan dengan semaksimal mungkin,” ucapnya
Untuk jumlah korban baru bisa dikatakan apabila sudah selesai proses pencarian korban, dimana pada saat ini ada 167 korban untuk korban yang telah ditemukan ada 118, dengan jumlah 103 selamat tambah 2 orang korban selamat namun belum teridentifikasi keberadaannya. Sedangkan untuk korban meninggal ada 67 korban, 14 korban sudah ditemukan, 5 orang sudah terindentifikasi sedangkan 9 jenazah ditemukan masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI dan yang masih dalam proses pencarian ada 49 korban.
“Proges pengangkutan material sampai pada hari ini sudah 40% dan proses harus tetap dilakukan dengan hati-hati karena disitu ada jasad yang harus diambil,”pungkasnya.
Tommy-Jatim










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

