Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo Subandi sampaikan duka mendalam atas tragedi runtuhnya mushola Ponpes Al Khoziny, Buduran yang menimpa ratusan santri, Seninb/(29/9/2025).
Bangunan mushola setinggi tiga lantai tersebut runtuh usai digunakan sholat ashar berjamaah, saat kejadian ada ratusan santri yang sedang berada di area pondok.
“Kami sampaikan duka mendalam, kami pastikan pencarian dan evakuasi santri yang menjadi korban akan dilakukan sampai tuntas,” kata Bupati Subandi.
Hingga saat ini, pukul 21.09 WIB, Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berupaya evakuasi. santri masih dalam pencarian di antara puing-puing bangunan.
Petugas menggunakan alat berat dan peralatan manual untuk mempercepat proses evakuasi. Ambulans juga telah disiagakan di lokasi untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.
Belum diketahui penyebab pasti runtuhnya bangunan mushola tersebut. Aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Alat berat masih belum bisa bekerja, kita nunggu arahan dari BPBD propinsi seperti apa, tadi sebagaian anak-anak sudah dibawa kerumah sakit, sebagaian juga masih ada dibawah (reruntuhan), ada yang menangis,” ucap Bupati Subandi.
Hingga saat ini belum bisa memastikan jumlah korban. Ia akan menunggu sampai seluruh korban dievakuasi dari reruntuhan. “Berapa jumlah korban belum bisa kita ketahui karena proses evakuasi masih berlangsung,”ujarnya.
Bupati Subandi menghimbau masyarakat yang ingin mendirikan bangunan untuk melengkapi ijinnya terlebih dahulu. Hal itu penting agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pemkab Sidoarjo akan bertindak tegas terhadap pembangunan yang tidak dilengkapi ijin.
“Nanti akan kita sosialisasikan kembali, kalau ada pembangunan yang tidak dilengkapi ijin, akan kita berhentikan dahulu, kita tidak ingin musibah ini terulang kembali,”tegasnya.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
