Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, memimpin langsung kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025. Acara yang merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polri ini dipusatkan di lahan pertanian Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, pada Sabtu (27/9/2025).
Kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan program penanaman yang diinisiasi oleh Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, di mana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung secara nasional berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 hektare dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton.
Memasuki Kuartal III, Panen Raya kembali digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan total luasan lahan mencapai 166.512,04 hektare dan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton. Khusus di wilayah Sidoarjo, panen dalam program ini berhasil menghasilkan 7,5 ton jagung.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung program lumbung pangan nasional.
“Sesuai dengan visi misi Presiden RI dalam memperkuat ketahanan pangan, kami berkomitmen penuh bersama Kapolresta Sidoarjo untuk mensukseskan lumbung pangan yang ada di Sidoarjo,” ujar H. Subandi.
Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan para petani mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil panen mereka. Ia menjamin bahwa hasil panen akan terserap langsung oleh industri.
“Hasil panen dari petani bisa langsung dibeli oleh perusahaan. Ini akan menunjang kesejahteraan perekonomian mereka menjadi lebih meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menambahkan bahwa program ini menunjukkan peran aktif Polri di luar tugas menjaga keamanan dan ketertiban.
“Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa. Dengan capaian yang terus meningkat, kami berharap program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang,” ungkap Kombes Pol Tobing.
Keberhasilan panen raya di Balongbendo ini menjadi cerminan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dari tingkat lokal hingga nasional.
Tommy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
