Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo I
Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) melakukan kunjungan strategis ke Bupati Sidoarjo untuk membahas kolaborasi penguatan _electrifying lifestyle_ di berbagai sektor unggulan Kabupaten Sidoarjo, seperti pertanian, perikanan tambak, serta program pompanisasi untuk mendukung ketahanan pangan Sabtu ( 06/09/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Manager PLN UP3 Sidoarjo, Manager UP3 Surabaya Selatan, serta Manager UP3 Surabaya Barat, yang disambut hangat oleh Bupati Sidoarjo di pendopo kabupaten.
Dalam kunjungan ini, PLN menyampaikan komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertanian dan kelautan melalui elektrifikasi dan _green energy_, Program _electrifying lifestyle_ yang dibahas mencakup sektor pertanian (_electrifying agriculture_), kelautan dan perikanan (_electrifying marine_), hingga sistem pompanisasi sebagai bagian dari ketahanan pangan. PLN berkomitmen untuk mendukung petani dan nelayan di Sidoarjo dalam pemanfaatan energi listrik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Selain sektor produktif, PLN juga mendorong ekosistem kendaraan listrik melalui pembahasanan rencana pembangunan SPKLU di lingkungan kantor Pemkab Sidoarjo. SPKLU ini diharapkan menjadi fasilitas awal yang dapat mendukung operasional kendaraan listrik milik instansi pemerintah dan masyarakat umum.
“Kami ingin mendorong masyarakat, khususnya petani dan nelayan, agar beralih ke energi listrik yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan serta mengajak Pemerintahan Daerah untuk mengusung _Green Energy_ dalam kegiatan kedinasannya,” ujar Feri Asmoro, Manager PLN UP3 Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten untuk bersinergi dalam menyukseskan program _electrifying agriculture_, electrifying marine serta penerapan _Green Energy Lifestyle_ di wilayahnya.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini. Program _electrifying lifestyle_ sejalan dengan visi kami untuk menjadikan Sidoarjo sebagai daerah yang maju, mandiri energi, dan ramah lingkungan,” ungkap Subandi.
Program _electrifying lifestyle_ merupakan bagian dari transformasi energi yang diusung PLN untuk menciptakan ekosistem ramah lingkungan, hemat biaya, dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara luas. Kunjungan ini menjadi pijakan awal untuk perencanaan aksi nyata antara PLN dan Pemkab Sidoarjo, guna mewujudkan ekosistem energi bersih sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
