Terasistana.id,Jakarta
5 September 2025 …
Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DLH) kota Pangkalpinang selalu siap siaga tuk menjaga kebersihan dan menjaga selalu agar kota Pangkalpinang dan sekitarnya tetap bersih selalu.
Buktinya kemarin Dalam Rangka Acara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 yang diadakan di jantung ibukota propinsi kepulauan Bangka belitung yaitu di kota Pangkalpinang.
Dalam acaranya selama tiga hari dimulai dari pagi sampai petang. Begitu juga Pasukan Dinas Kebersihan kota Pangkalpinang pinang (pasukan kuning )yang Selalu siap tuk membersihkan sampah yang yang ada di sepanjang jalan pawai dari rute yang telah dilalui untuk pawai.
Selepas pawai usai selama tiga hari mereka bekerja dengan rasa tanggung jawab kadang kala sampai malam supaya besoknya bersih, sampah yang berserakan di sepinggir jalan yang ditinggalkan para penonton pawai telah bersih .
“Dinas Lingkungan Hidup kota Pangkalpinang yaitu Bapak Suharto mengungkapkan, ” bahwa kami telah mengerahkan pasukan kebersihan tuk membersihkan sampah yang berserakan diruas jalan yang ada, juga kami menyiapkan Armada mobil truk sampah tuk mengakutnya supaya disekeliling kota Pangkalpinang tetap bersih , nyaman dipandang dan tetap indah selalu, semoga masyarakat Pangkalpinang tetap memelihara kebersihan sebab kebersihan itu sebagian dari iman juga menjadi kota yang penuh dengan keindahan, tentram dan Damai selalu, ungkap Bapak Suharto.
Sumarno – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
