Terasistana.id Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya petani, saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Arif yang akrab disapa Orok Menes mengungkapkan masih banyak keluhan dari masyarakat, baik di daerah pemilihannya di Banten I (Lebak-Pandeglang) maupun di luar daerah pemilihannya. Salah satu masalah utama yang ia soroti adalah irigasi yang dinilai belum memadai.
“Pertama, saya hanya ingin menyampaikan bahwa problem di lapangan itu luar biasa, baik terkait pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Saya yakin Pak Amran dipilih menjadi Menteri Pertanian karena Pak Prabowo tahu beliau adalah pelaku dan pengusaha pertanian. Kalau kita ingin fokus membangun pertanian, masalah irigasi harus menjadi perhatian,” ujar Arif.
Ia menegaskan, bicara tentang swasembada pangan tidak bisa parsial, tetapi harus menyeluruh. Saat kunjungan ke dapil maupun daerah lain, ia menemukan keluhan masyarakat terkait irigasi yang kurang memadai.
“Bagaimana kita mau bicara swasembada pangan kalau irigasinya tidak diperhatikan? Ini yang harus menjadi perhatian Kementerian Pertanian agar target swasembada pangan bisa tercapai,” tambahnya.
Arif juga menyoroti fakta di lapangan yang berbeda dengan data. Menurutnya, meskipun pemerintah menyampaikan capaian positif terkait pangan, masyarakat justru masih mengeluhkan harga beras yang dianggap semakin mahal.
“Kita bicara cantik soal swasembada pangan dan pasokan yang cukup, tapi fakta di lapangan masyarakat mengeluhkan harga beras yang naik. Ini yang perlu kita sikapi bersama,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Arif berharap adanya kerja sama yang baik antara DPR RI dan Kementerian Pertanian dalam mendukung program-program strategis di bidang pertanian.
“Kita ini seperti pacaran, Pak Menteri. Saling bicara, berdiskusi, saling memahami dan menyayangi. Pak Menteri punya program, kita di DPR siap mendukung demi rakyat Indonesia. Semoga kerja keras Pak Amran dan jajaran bisa dianggap sebagai perjuangan untuk membangun bangsa,” tutupnya.








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



