Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
01/09/2025.
Situasi sosial dan politik nasional yang kian dinamis menjadi perhatian serius Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ). Kampus yang dikenal dengan identitas “Bela Negara” ini menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi terkini yang dinilai berpotensi mengganggu persatuan, kedamaian,dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rektor UPN Veteran Jakarta,Prof. Dr. Anter Venus,menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika bangsa menghadapi ujian persatuan. “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus perhatian serius terhadap dinamika sosial-politik akhir-akhir ini. Semua pihak harus menahan diri dan menjaga persaudaraan,agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi perpecahan,”ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (01/09/2025) di Jakarta.
Ia menekankan bahwa segala bentuk anarkisme, provokasi, penjarahan, maupun perusakan fasilitas umum tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apa pun. Menurutnya, tindakan semacam itu hanya akan merugikan masyarakat luas dan merusak sendi kehidupan berbangsa. “UPN Veteran Jakarta menolak segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat serta mengancam persatuan bangsa. Demokrasi harus dijalankan secara damai,terhormat,dan konstruktif,” tambahnya.
Dalam pernyataannya,UPN Veteran Jakarta juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Prof. Venus menegaskan,hukum tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. “Kepercayaan publik hanya dapat terjaga jika penegakan hukum dilakukan dengan transparan,tegas, dan berkeadilan. Hukum adalah fondasi utama demokrasi,bukan alat kepentingan segelintir pihak,”katanya.
Selain mengingatkan aparat penegak hukum,UPN Veteran Jakarta juga mendorong pemerintah dan DPR untuk mengambil kebijakan yang berempati dan berpihak kepada rakyat. Kampus Bela Negara itu menilai regulasi yang dibuat harus berempati terhadap kondisi masyarakat dan mendukung tercapainya kesejahteraan serta keadilan sosial. “Kebijakan publik harus selalu dilandasi kepentingan rakyat,bukan hanya untuk meredam situasi sesaat. Orientasi jangka panjang yang menyejahterakan rakyat harus menjadi kompas dalam setiap keputusan,”jelas Prof. Venus.
Pernyataan UPN Veteran Jakarta juga menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam menjaga demokrasi. Prof. Venus mengajak semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan bermartabat. “Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara,melainkan siapa yang mampu memberi kontribusi pemikiran konstruktif. Aspirasi hendaknya disampaikan dengan empati dan menghormati nilai kebangsaan ,” tegasnya.
Sebagai kampus beridentitas Bela Negara,UPN Veteran Jakarta menegaskan komitmennya untuk berperan aktif melalui kontribusi akademik,moral,dan sosial. Universitas ini memandang pendidikan tinggi tidak hanya berkewajiban mencetak lulusan berkualitas,tetapi juga harus hadir sebagai benteng moral bangsa. “Kami berkomitmen menghadirkan solusi berbasis riset, analisis akademik, dan diskusi ilmiah yang sehat demi menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI,”ujar Prof. Venus.
Pernyataan resmi ini menegaskan bahwa UPN Veteran Jakarta tidak ingin berpangku tangan di tengah situasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Melalui sikap yang tegas namun tetap mengedepankan nilai-nilai akademik,kampus ini berharap dapat memberi teladan bagaimana perguruan tinggi seharusnya mengambil peran dalam menghadapi tantangan bangsa.
Menutup pernyataannya,Prof. Venus kembali menegaskan pentingnya menjaga komitmen kebangsaan. “Dalam situasi apa pun,persatuan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama. Hanya dengan kebersamaan kita bisa menghadapi tantangan dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini,UPN Veteran Jakarta sekali lagi menegaskan perannya bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara. Melalui suara moral dan kontribusi akademik, universitas bertekad menjadi bagian dari solusi,bukan sekadar penonton dalam dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung.
Git-Red.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
