Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
21/08/2025.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi,S.Sos.,M.Si. (Han).,menerima kunjungan Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Jamie W. Ravetz, bertempat di Ruang Tamu Gedung TB. Simatupang,Puspen TNI,Jakarta,pada Rabu (20/08/2025).
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai ajang perkenalan serta silaturahmi antara pejabat komunikasi publik kedua negara. Dalam pertemuan itu,dibahas peluang kerja sama di bidang diplomasi pertahanan,khususnya melalui komunikasi strategis dan pengelolaan informasi publik.
Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Pusat Penerangan TNI merupakan sumber informasi resmi terkait kebijakan,kegiatan,operasi,maupun sikap TNI di samping membangun citra dan menjaga transparansi di hadapan publik, baik nasional maupun internasional. “Kerja sama di bidang komunikasi publik sangat penting untuk memperkuat saling pengertian, terutama menjelang pelaksanaan latihan multinasional Super Garuda Shield 2025,di mana peran penerangan TNI menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif,”ujar Kapuspen TNI.
Sementara itu,Atase Pers Kedubes AS menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapuspen TNI serta menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang kuat untuk mendukung hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat. “Kami melihat komunikasi strategis sebagai bagian penting dalam mempererat kemitraan,khususnya pada momentum kegiatan bersama seperti latihan Super Garuda Shield,”ungkapnya.
Melalui pertemuan ini,kedua pihak berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam bidang komunikasi publik sebagai wujud diplomasi pertahanan yang adaptif dan kolaboratif menghadapi tantangan global.
“Diplomasi informasi menjadi bagian penting dalam menjalin kepercayaan antar bangsa. Melalui komunikasi publik yang terbuka dan profesional, TNI dapat menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama internasional, termasuk dalam latihan berskala multinasional Super Garuda Shield,” ungkap Mayjen TNI Kristomei Sianturi.
Git-Puspen TNI.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
