Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo I
PLN UP3 Sidoarjo kembali hadir menyalakan harapan masyarakat melalui program Light Up the Dream dengan melaksanakan penyalaan serentak bantuan pasang baru listrik gratis bagi warga kurang mampu yang berkolaborasi dengan YBM PLN. Pada kesempatan ini, sebanyak 12 penerima manfaat di wilayah kerja PLN UP3 Sidoarjo resmi menikmati listrik mandiri setelah bertahun-tahun menyalur dari tetangga.
Salah satu penerima manfaat adalah Ibu Munawati, warga Desa Sidoklumpuk, yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh cuci dan setrika. Selama 25 tahun, Ibu Munawati harus menyalurkan listrik dari rumah tetangganya karena keterbatasan biaya pemasangan. Kini, berkat program Light Up the Dream, rumahnya akhirnya bisa terang benderang dengan sambungan listrik sendiri.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN. Akhirnya setelah 25 tahun, rumah saya bisa punya listrik sendiri. Semoga PLN terus maju dan membantu masyarakat seperti saya,” ungkap Ibu Munawati dengan penuh haru.
Acara penyalaan serentak ini turut dihadiri oleh Danramil 0816/01 Sidoarjo Kapten Chb Kamsuri, yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian PLN terhadap masyarakat kurang mampu.
“Program Light Up the Dream adalah bukti nyata kehadiran PLN di tengah masyarakat. Kami sangat mengapresiasi langkah PLN UP3 Sidoarjo yang bukan hanya menghadirkan listrik gratis, tetapi juga menyalakan harapan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarKapten Chb Kamsuri dalam sambutannya.
Manager PLN UP3 Sidoarjo, Feri Asmoro Hermanto, menyampaikan bahwa program Light Up the Dream merupakan salah satu bentuk komitmen PLN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.”
“PLN berkomitmen tidak hanya menyediakan energi listrik, tetapi juga membawa dampak sosial yang positif. Kami berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat penerima manfaat bisa lebih produktif dan kualitas hidupnya semakin meningkat. Tidak hanya warga kurang mampu yang bisa mendapatkan bantuan ini, namun tempat ibadah yang belum terlistrik juga mendapatkan manfaat ini,” ujar Feri Rabu ( 20/08/2025).
Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menghadirkan energi untuk semua kalangan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat menikmati listrik yang layak dan mandiri.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
