Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Moment peringatan peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-80 tahun 2025 digunakan Pemkab Sidoarjo untuk membantu mantan Narapidana Teroris/Napiter. Ada 18 orang mantan Napiter yang memperoleh bantuan uang tunai dari Baznas Sidoarjo. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Sidoarjo usai memimpin upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Minggu pagi, (17/8). Dalam kesempatan itu, Bupati H. Subandi juga menyerahkan surat remisi kepada tiga oran narapidana.
Upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun ini tetap berjalan khidmat meski tidak dilaksanakan di Alun-alun Sidoarjo seperti biasanya. Seluruh Forkopimda Sidoarjo turut hadir. Tidak terkecuali Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana yang hadir bersama suami.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun. Dikatakannya bahwa merdeka sesungguhnya adalah berkedaulatan masyarakat. Artinya masyarakat berdaulat penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karenanya setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Untuk itu semua orang berhak merasakan kemerdekaan itu.
“Arti merdeka adalah berkedaulatan masyarakat, kita harus berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan masyarakat untuk merasakan suatu kemerdekaan yang sesungguhnya tanpa ada rasa dibeda-bedakan,” ujarnya.
Bupati H. Subandi berharap Kabupaten Sidoarjo akan lebih maju dan lebih baik lagi di HUT Kemerdekaan RI tahun ke-80 ini. Untuk itu ia meminta semangat gotong royong masyarakat harus terus dijaga. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut membangun Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap pembangunan Kabupaten Sidoarjo dapat terus diwujudkan bersama.
“Kita sebagai pimpinan daerah dan jajaran lainnya terus menjalankan roda pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, namun tentu partisipasi anak muda untuk ikut membangun dan menjaga Kabupaten Sidoarjo juga sangat kita harapkan,” ujarnya.
Bupati H. Subandi juga menegaskan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini tetap berlangsung khidmat meski tidak dilaksanakan di jantung Kota Delta. Seluruh proses jalannya upacara bendera berjalan lancar. Suasana bertambah meriah dengan suguhan penyanyi cilik dan pertunjukan drumband dari SMK Hangtuah Sidoarjo usai upacara digelar.
“Hari ini kita melakukan upacara peringatan kemerdekaan RI ke-80 di MPP karena Alun-alun belum bisa dipakai karena masih dalam tahap renovasi, kendati demikian tidak mengurangi rasa khidmat kita,” ucapnya.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
