Terasistana.id,Jakarta
Lombok Tengah NTB
Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap pelajar dan kelompok rentan, Polres Lombok Tengah melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kampanyekan “Rise and Speak” di berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan keberanian di kalangan pelajar dan kelompok rentan agar berani melawan serta melaporkan segala bentuk kekerasan yang mereka alami atau saksikan.

”melalui kampanye “Rise and Speak” kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, kami ingin setiap individu, terutama para pelajar dan kalangan rentan untuk tidak takut bersuara dan berani melaporkan jika mereka atau orang sekitar mereka menjadi korban kekerasan seperti bullying, kekerasan verbal maupun pelecehan seksual,” kata Kanit PPA Aiptu Pipin Setyaningrum, S.H, dalam keterangannya, Kamis.
Pipin menyampaikan tujuan utama dari kegiatan ini untuk menghancurkan tembok ketakutan yang seringkali membuat korban bungkam terhadap kekerasan yang dialaminya.
”Kami ingin setiap anak, setiap perempuan, dan setiap individu bahwa suara mereka penting.”Rise and Speak” bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan untuk membangun sistem perlindungan yang kuat, dimulai dari keberanian personal,” ujarnya.
Ia menyampaikan pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan oleh Polri saja, akan tetapi peran serta semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, kita bisa menciptakan jaringan perlindungan yang solid bagi mereka.
Polres Lombok Tengah berkomitmen untuk terus menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat serta berani bersuara dan melawan segala bentuk kekerasan khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan yang seringkali menjadi korban kekerasan.
Fjr








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



