Terasistana.id, Jakarta
BANYUWANGI –
Mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Polresta Banyuwangi Polda Jatim mengerahkan seluruh kekuatan personelnya.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, seluruh unit, mulai dari Satuan Lalu Lintas, Samapta, Pamobvit, hingga jajaran Polsek, dikerahkan untuk memastikan arus kendaraan tetap mengalir dan situasi tetap terkendali.
Seperti diberitakan sebelumnya, kepadatan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui jalur penyeberangan utama Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang berada di ujung Timur Pulau Jawa tersebut.
“Kami siagakan seluruh personel untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur,” ujar Kombes Pol Rama, Sabtu malam (2/8).
Sejumlah langkah taktis diterapkan untuk mengurai kemacatan, mulai pengalihan arus ke jalur-jalur alternatif, penyediaan kantong parkir sementara bagi kendaraan yang belum dapat memasuki kawasan pelabuhan, hingga penempatan personel pada titik-titik rawan kemacetan.
Selain itu, Polresta Banyuwangi Polda Jatim juga memperkuat koordinasi lintas instansi dengan pihak ASDP, Otoritas Pelabuhan, dan Pemerintah Daerah guna meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Peningkatan volume kendaraan dengan adanya penghentian sementara operasional penyebrangan akibat faktor cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di Selat Bali menyebabkan antrian panjang kembali terjadi.
Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga ke jalur utama menuju pelabuhan.
Kapoklresta Banyuwangi menjelaskan, untuk merespons kondisi tersebut, pihakanya meningkatkan sistem patroli dan pemantauan lalu lintas dilakukan secara real-time melalui jaringan CCTV.
“Penempatan petugas di lapangan juga difokuskan pada pengaturan antrean, pelayanan informasi, serta penanganan darurat bila diperlukan,” kata Kombes Rama.
Polresta Banyuwangi Polda Jatim memastikan kesiapsiagaan personel akan terus berlangsung hingga situasi kembali normal.
”Masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan kita imbau untuk tetap tenang, mematuhi arahan petugas, serta memantau informasi terkini dari sumber resmi,’’ pesan Kombes Pol Rama.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
