Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menunjukkan komitmennya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jumat (1/8/2025). Kali ini, sidak menyasar kediaman warga di Desa Bluru Kidul dan Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo.
Dalam kunjungannya, Bupati H.Subandi memastikan dua warga, yakni Sudarmi dan Saji, akan segera mendapatkan bantuan renovasi total agar dapat menempati hunian yang lebih layak dan sehat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo.
H. Subandi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan bergerak cepat untuk membantu warganya yang membutuhkan. Ia memastikan pengerjaan perbaikan rumah akan dimulai pada bulan Agustus ini juga.
“Kami hadir untuk memastikan warga kami hidup dengan layak. Insya Allah, pengerjaannya akan kita mulai di bulan Agustus ini untuk memperbaiki rumah ini menjadi layak,” tegas Bupati H.Subandi di lokasi kediaman Sudarmi Desa Bluru Kidul.
H.Subandi fokus perbaikan yang akan dilakukan pada aspek kesehatan dan kenyamanan yang menjadi prioritas utama.
“Kita akan bangun kamar mandi untuk menjadi lebih layak guna menunjang kesehatan keluarga. Selain itu, atap rumah juga akan kita perbaiki agar lebih nyaman dan aman, tidak ada lagi kekhawatiran saat hujan turun,” sambungnya.
Sementara itu, Sudarmi, salah satu penerima bantuan, tidak dapat menyembunyikan rasa haru dan syukurnya. Ia mengaku tidak pernah menyangka rumahnya akan direnovasi, mengingat keterbatasan ekonomi yang dihadapinya.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Baznas Sidoarjo. Sehari-hari saya hanya berjualan nasi bungkus, penghasilan tidak seberapa, jadi tidak akan mampu untuk merenovasi rumah sendiri,” ungkap Sudarmi dengan mata berkaca-kaca.
Program bantuan RTLH ini merupakan salah satu upaya konkret Pemkab Sidoarjo di bawah kepemimpinan H. Subandi untuk memastikan setiap warga dapat menikmati standar hidup yang baik dan sejahtera, serta mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")