Terasistana.id,Jakarta
JEMBER –
Sejumlah personel Polres Jember Polda Jatim disiagakan hampir setiap SPBU yang ada di Kabupaten Jember.
Hal itu untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan ini kesulitan mendapatkan BBM di wilayah Kabupaten Jember.
Warga Jember sempat dibuat kelabakan gara-gara antrean panjang kendaraan di hampir semua SPBU.
Antrean mobil dan motor mengular sampai ratusan meter! Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Ahmad Yani, antrean motor bahkan tembus sampai depan Mapolres Jember dan belok ke pertigaan Trunojoyo – RA Kartini pada Minggu kemarin (27/7).
Kapolres Jember, AKBP Bobby A Condroputra melalui Kasatlantas Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata mengatakan belakangan ini pengiriman BBM ke SPBU di Jember telat datang.
“Iya, distribusi BBM memang sering terlambat, namun ini bukan karena Pertamina tetapi imbas kepadatan jalur pantura dari Banyuwangi ke Jember dan penutupan jalur selatan,” kata AKP Bagas,Selasa (29/7).
Masih kata AKP Bagas, untuk mencukupi kebutuhan BBM, SPBU di Jember dibantu pasokanya dari Surabaya dan Malang.
“Jadi, nggak heran kalau pengiriman BBM ke Jember agak molor dan menyebabkan antrean pengisian,”kata AKP Bagas.
Menyikapi hal tersebut, anggota Satlantas Polres Jember Polda Jatim langsung sigap turun ke lapangan.
Mereka mengatur arus lalu lintas di titik-titik SPBU yang antreannya bikin macet, supaya tidak tambah semrawut.
Meski padat, lalu lintas tetap bisa jalan pelan-pelan dan tertib berkat pengaturan dari petugas.
Bahkan tampak mobil Patwal yang membuka jalur untuk memperlancar mobil tangki BBM yang akan dipasok ke lebih kurang 40 SPBU di seluruh wilayah yang ada di Jember.
Sementara itu Kasi Humas Polres Jember Ipda M. Zazim menyampaikan, pengaturan ini dilakukan supaya masyarakat tetap aman dan arus jalan tetap terkendali.
“Kita maksimalkan pengaturan di titik-titik rawan antrean, biar nggak ganggu pengguna jalan lain juga,” ujarnya.
Ia berpesan agar masyarakat tidak panik buying meski pasokan BBM tersendat.
“Masyarakat diharap tidak perlu panik buying,karena kelangkaan ini hanya soal distribusi yang telat karena jalur Gumitir masih dalam perbaikan,” pungkasnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
