Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo I
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT PLN (Persero) menunjukkan konsistensinya terhadap tumbuh kembang anak melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bidang Pendidikan yang digelar di Kampung Lali Gadget, Desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, relawan Kampung Lali Gadget, serta ratusan anak-anak yang antusias mengikuti berbagai kegiatan Senin ( 28/07/2025).
Kampung Lali Gadget, yang dikenal sebagai ruang edukatif dan kreatif untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai, menjadi lokasi yang tepat untuk memperingati Hari Anak. Di Kampung Lali Gadget, anak-anak diajak untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan alam serta teman sebaya tanpa ketergantungan pada perangkat digital. Berbagai aktivitas edukatif dan permainan tradisional dikemas secara menarik untuk membangun semangat keceriaan dan kreativitas.
Feri Asmoro Hermanto, Manager UP3 Sidoarjo menyampaikan bahwa PLN tidak hanya hadir untuk menerangi negeri, tetapi juga turut menumbuhkan harapan masa depan anak-anak Indonesia.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam mendukung generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas dari ketergantungan terhadap gawai. PLN percaya bahwa anak-anak adalah aset bangsa. Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan ruang yang sehat dan positif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa berakhlak mulia,” ujarnya.
Atas konsistensinya tersebut, PLN mendapatkan apresiasi berupa penghargaan “Perusahaan Peduli Anak” dari Bupati Sidoarjo, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi nyata PLN dalam mendukung tersedianya ruang bermain anak.
“Kami mengapresiasi PLN atas komitmennya dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui kegiatan yang bermanfaat dan inspiratif. Dengan karakter, kecerdasan, dan kepedulian, anak-anak hari ini disiapkan menjadi Generasi Emas 2045. Ini adalah contoh sinergi yang baik antara perusahaan dan masyarakat,” ungkap Subandi, Bupati Sidoarjo dalam sambutannya.
Melalui langkah ini, PLN berharap dapat terus menyalakan harapan dan masa depan anak-anak Indonesia dengan energi positif, bukan hanya dalam bentuk listrik, tetapi juga semangat untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan bahagia. Anak adalah aset bangsa yang perlu dijaga, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh bahagia jauh dari ketergantungan pada teknologi yang berlebihan.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
