Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SURABAYA —
Demi menciptakan suasana malam yang aman dan nyaman bagi warga, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menggelar patroli skala besar bersama unsur Tiga Pilar dan seluruh jajaran Polsek pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (27/7).
Patroli ini digelar menyusul kekhawatiran meningkatnya gangguan keamanan seperti balap liar, aksi geng motor, hingga tawuran antar perguruan silat.
Patroli gabungan ini langsung dipimpin oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, didampingi Wakapolrestabes Surabaya.
Sejumlah lokasi rawan, seperti Jalan Taman Apsari dan Jalan Bambu Runcing, menjadi sasaran utama pengawasan.
“Kami mohon kerja sama masyarakat untuk kita sama-sama menjaga ketertiban kota Surabaya dengan menginformasikan adanya gangguan kamtibmas di Surabaya,” ujar Kapolrestabes Surabaya.
Kombes Pol Luthfi juga menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Kapolri (PRESISI) dan Commander Wish Kapolda Jatim.
Fokus utama adalah membentuk SDM unggul dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus upaya nyata kami mencegah tindakan kriminal yang meresahkan warga, khususnya di malam hari,” imbuhnya.
Patroli yang dimulai pukul 12.00 WIB hingga subuh dengan menyasar titik-titik strategis yang kerap menjadi arena balap liar dan ajang berkumpulnya kelompok-kelompok yang rawan menimbulkan gesekan sosial.
Di seputaran wilayah Merr ditemukan para pemuda yang ingin melakukan balap liar namun diketahui oleh pihak Kepolisian saat patroli langsung semburat.
Dengan kehadiran aparat gabungan, diharapkan masyarakat dapat menjalani aktivitas malam tanpa rasa khawatir.
Kapolrestabes juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak.
“Tugas menjaga keamanan tidak hanya di tangan kepolisian, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga Surabaya,” tegasnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
