Terasistana.id,Jakarta
KOTA MALANG –
Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur mengajak para guru dan kepala sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter kepada para anak didiknya di sekolah.
Hal itu sebagai salah satu upaya mencegah perundungan (Bullying) yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.
Sebagai media kampanye dan sosialisasi, Polresta Malang Kota bersama Dinas Pendidikan mengajak nonton bareng (nobar) Film “Cyberbullying”.
Film itu diputar hasil kolaborasi antara Pemuda Pelopor Kota Malang dan entertainment yang sudah mendapat apresiasi dari Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kasat Binmas Polresta Malang Kota AKP Liliek Isti Setyaningsih menekankan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini untuk mencegah dampak negatif bullying dan kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba.
“Bullying, dapat meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya apalagi dalam bentuk siber,” ujarnya, Kamis (24/7).
Ia berharap sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk siswa belajar.
AKP Lilik juga menekankan pentingnya peran keluarga dan guru dalam mencegah serta mendeteksi dini perilaku perundungan.
Di tempat terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono menegaskan bahwa Polresta Malang Kota Polda Jatim mendukung penuh penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
“Polri melalui Unit PPA Satreskrim dan jajaran Bhabinkamtibmas akan terus hadir dan aktif mengedukasi serta memberikan pembinaan karakter kepada pelajar,” tegas Kombes Nanang.
Sinergi antara Polri, pendidik, keluarga, dan masyarakat lanjut Kombes Nanang diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi pelajar yang bebas dari kekerasan dan siap menjadi agen perubahan.
Ia berharap, melalui nobar Film “Cyberbullying” ini diharapkan dapat mengedukasi semua pihak untuk berperan meningkatkan pendidikan karakter baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
Kegiatan nobar yang dipelopori Polresta Malang Kota ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Sekda yang Mewakili Wali Kota Malang dan seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kota Malang juga perwakilan para Guru BK, pengajar serta beberapa Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")