Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Riau Bhayangkara Run 2025 dimulai Minggu (13/7/2025) pagi ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan flag off, melepas para peserta.
Flag off dilakulan di garis start, depan Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Riau, pada pukul 06.00 WIB. Kapolri didampingi Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Rocky Gerung.
Kapolri melakukan flag off untuk kategori 5K dan 10K. Sebelumnya, kategori 21K flag off dilakukan oleh Kapolda Irjen Herry dan Gubernur Riau Abdul Wahid.
Total ada 13.079 pelari bersiap untuk berlari di event terbesar se-Sumatera ini. Ribuan peserta sudah bersiap mengambil start di depan Markas Polda Riau, Kota Pekanbaru, pagi ini. Tidak hanya orang tua, tapi anak muda hingga bocil sudah siap berlari menjadi yang tercepat.
Ada tiga kategori lari pada Riau Bhayangkara Run 2025 ini, yakni 21K (nasional dan internasional), 10K, dan 5K. Para pelari tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, event ini bukan hanya perayaan Hari Bhayangkara, tetapi sekaligus untuk menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa Riau mampu menyelenggarakan event skala nasional.
“Tujuan kita ini adalah bukan hanya untuk merayakan Hari Bhayangkara, tapi kita bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, di luar Provinsi Riau, bahwa kita bisa melaksanakan yang insyaallah diikuti 14 ribu lebih peserta,” ujar Kapolda.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")