Terasistana.id,Jakarta
JAKARTA –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan dari Internasional Trade Union Confederation-Asia Pasifik (ITUC-AP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Indonesian Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (10/7/2025).
Menurut Sigit, penghargaan tersebut menunjukkan dukungan konstruktif yang selama ini telah terjalin antara Polri dengan seluruh khususnya elemen buruh di seluruh Indonesia.
“Dan tentunya ini akan memperkuat komitmen kita bersama khususnya Polri dalam memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup rekan-rekan buruh sekalian,” kata Sigit.
Kapolri sendiri diberikan penghargaan atas dedikasinya dalam perlindungan buruh selama ini. Di antaranya, Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh.
Kemudian, Polri berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan Industrial yang konstruktif dan membentuk peraturan ketenagakerjaan yang lebih baik. Serta, Polri turut serta menjaga akses pekerja terhadap penghidupan yang layak.
“Seperti kita ketahui, Bapak Presiden telah mencanangkan visi Asta Cita sebagai arah kebijakan dan pembangunan nasional, tentunya kita semua menyadari dan mengakui bahwa rekan-rekan buruh adalah salah satu elemen tulang punggung dan motor penggerak perekonomian bangsa,” ujar Sigit.
Lebih dalam, Sigit menyebut bahwa, dewasa ini terjadi perkembangan dinamika global yang memunculkam sejumlah permasalahan di bidang industri khususnya ketenagakerjaan. Sehingga, kata Sigit, membutuhkan kehadiran Pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat.
“Oleh karena itu tentunya kami, institusi Polri bersama stakeholder terkait, mencoba untuk memberikan solusi terhadap situasi yang ada dengan menginisisasi pembentukan desk ketenagakerjaan,” ucap Sigit.
Polri, kata Sigit, akan terus berperan aktif dalam upaya pemulihan sosial ekonomi melalui kolaborasi dengan serikat buruh dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, Polri telah memberikan lapangan pekerjaan baru kepada buruh yang terdampak PHK.
“Alhamdulillah dari hasil komunikasi tersebut ada potensi kurang lebih 35.000 lapangan tenaga yang siap untuk menyerap rekan-rekan yang mungkin terdampak PHK,” tutur Sigit.
Sigit menegaskan, penghargaan dari kelompok buruh ini bakal dijadikan motivasi untuk seluruh insan Korps Bhayangkara. Oleh karena itu, Sigit mengajak kepada seluruh elemen buruh di Indonesia untuk terus bersinergi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Terima kasih atas apresiasi dari seluruh rekan-rekan apresiasi dari ITUC Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus membangun, mengisi dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini,” tutup Sigit.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
