Terasistana.id, Jakarta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Groundbreaking pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara, pada Jumat (11/7) hari ini.
Sigit mengatakan langkah Groundbreaking ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menjadi komitmen Polri untuk mendukung program MBG. Karena kita tahu bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita baik yang dalam kandungan, usia dini, hingga tingkat SMA,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara karena telah mendukung penuh progam MBG yang menjadi salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menjelaskan khusus wilayah Polda Sumatera Utara sendiri saat ini sudah ada 2 SPPG yang beroperasional dan 5 SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi.
“Sehingga untuk jumlah SPPG saat ini, baik yang operasional, verifikasi dan akan dibangun jumlahnya 36 SPPG,” tuturnya.
Ia lantas berpesan agar pelaksanaan MBG yang dilakukan oleh SPPG di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik. Mulai dari bahan baku, proses pemasakan hingga distribusi.
Sigit meminta agar food security terhadap produk MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat benar-benar terjamin keamanannya.
“Paling utama adalah bagaiman SPPG ini betul-betul dirasakan oleh para penerima manfaat. Dipersiapkan dengan baik pada saat dimasak, distribusi, kita memiliki kekhasan food security betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sigit berharap dengan adanya pembangunan 29 SPPG tersebut juga mampu menjadikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar SPPG.
Sehingga, kata dia, tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat melainkan juga bagi orang tua ataupun masyarakat setempat.
“Tentunya SPPG ini juga kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar SPPG,” tuturnya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
