Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
KOTA PASURUAN –
Program “10.000 CCTV untuk Keamanan dan Kemandirian Teknologi” yang telah dicanangkan oleh Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara S.I.K., M.I.Kom, kini terus berjalan secara berkelanjutan.
Program inovatif ini tidak hanya fokus pada peningkatan sistem pengawasan wilayah, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi pemberdayaan pemuda desa di bidang teknologi.
Didukung oleh salah satu prinsipal teknologi keamanan terbesar asal Tiongkok, Polres Pasuruan Kota Polda Jatim, kini tengah menggelar serangkaian pelatihan teknis untuk para pemuda desa yang memiliki minat di bidang instalasi dan manajemen sistem CCTV.
Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang perangkat keras, jaringan digital, hingga topologi yang diguakan dalam sistem CCTV.
“Program ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang mencetak generasi muda yang memiliki keahlian dan siap bersaing di era teknologi,” ujar AKBP Davis, Rabu (9/7).
Dengan metode pelatihan langsung dari para ahli dan didampingi teknisi profesional, para peserta dibekali keterampilan mulai dari pemasangan hingga perawatan sistem CCTV.
Program ini juga membuka peluang kerja dan kewirausahaan di bidang teknologi keamanan, khususnya bagi pemuda desa yang selama ini belum banyak tersentuh pelatihan teknologi formal.
Hingga saat ini, puluhan titik CCTV telah aktif terpasang di wilayah strategis Kota Pasuruan dan sekitarnya.
Polres Pasuruan Kota Polda Jatim memastikan bahwa perluasan jaringan pengawasan akan terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sumber daya manusia lokal yang telah dilatih.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan melalui program ini, masyarakat khususnya para pemuda dilibatkan langsung dalam menjaga lingkungan mereka, sekaligus memperoleh keahlian masa depan,” tutup AKBP Davis.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
