Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
GRESIK –
Suasana kebersamaan menyemarakkan kegiatan Olahraga Bersama yang digelar Polres Gresik dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 pada Minggu (6/7/2025).
Kegiatan berlangsung meriah di Stadion Gelora Joko Samudro (Gejos), Jalan Veteran No.160, Gresik, Jawa Timur, diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur.
Hadir dalam acara tersebut Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu bersama Ketua Bhayangkari Cabang Gresik Ny. Miranda Rovan, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, dan Dandim 0817/Gresik Letkol Inf. Fadly Subur Karamaha.
Selain itu turut serta Wakapolres Kompol Danu Anindhito Kuncoro Putro, para pejabat utama Polres Gresik, Kapolsek jajaran, anggota Kodim 0817, Bhayangkari, warakawuri, Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik KH. Abdul Muiz Zuhri, wartawan Gresik, serta tokoh agama dan masyarakat.
Kegiatan Olahraga Bersama ini menjadi ajang mempererat sinergi antara Polri, TNI, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan elemen warga Gresik.
Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan pentingnya momen Hari Bhayangkara ke79 sebagai wadah memperkuat kebersamaan demi menjaga keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan momen Hari Bhayangkara ke-79 ini untuk lebih mempererat sinergi dan kebersamaan. Bersama-sama kita wujudkan Gresik yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolres Gresik.
Rangkaian acara dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti fun games, lomba memasak, pertandingan sepak bola, serta ramah tamah antar peserta.
Suasana makin semarak berkat pengundian doorprize dengan hadiah utama sepeda motor, sepeda listrik, sepeda angin, kulkas, AC, televisi, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, dan hadiah hiburan lainnya.
Melalui acara ini, diharapkan soliditas dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat Gresik semakin kuat, demi mendukung terciptanya keamanan dan kesejahteraan bersama.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
