Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo, Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha, ritel modern, perbankan, hingga perusahaan swasta untuk turut serta mengambil peran dalam pembinaan anak yatim maupun piatu di Kabupaten Sidoarjo.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena kehilangan orang tua. Mari bersama kita dampingi, kita bimbing, dan kita ciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka, serta mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya saat memberikan sambutan pada acara festival 1000 yatim oleh LAZIS NU di Resto Jie Poek Dw pada Minggu (6/7/2025).
Subandi yang hadir bersama istri yang sekaligus ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, mengapresiasi acara festival 1000 yatim yang dihadiri oleh 1000 anak yatim dalam rangka memperingati 10 Muharam 1447 Hijriah.
“Saya sangat bangga dan terharu bisa hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada LAZISNU yang terus konsisten memperhatikan nasib anak-anak yatim,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Subandi juga mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Yatim Piatu Kabupaten Sidoarjo, sebuah gelar kehormatan atas komitmen dan kepeduliannya terhadap anak-anak yatim di Kabupaten Sidoarjo.
“Penghargaan ini saya terima bukan untuk pribadi, tetapi untuk semua pihak yang ikut berjuang memuliakan anak yatim,” ucapnya.
“Pemkab Sidoarjo akan terus mendorong dan mewujudkan masyarakat, bentuk dukungan kami adalah memberikan beasiswa untuk anak yatim piatu, serta nantinya kami ajak bersama PCNU, melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) maupun Pengurus Ranting Nahdaltul Ulama (PRNU) untuk bersama sama mendukung penuh kebijakan ini,” tambahnya.
Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sidoarjo, Dodik Dyauddin, menyampaikan bahwa dukungan Pemkab Sidoarjo menjadikan festival ini berjalan dengan baik, sehingga diharapkan kedepan Lazisnu akan dikenal seluruh masyarakat tidak hanya dikalangan Sidoarjo.
“Saya ucapkan terimakasih kepada Pemkab Sidoarjo serta seluruh pihak yang mendukung acara ini, saya harapkan Lazisnu menjadi lebih berkembang dan dikenal di seluruh masyarakat serta mampu mendukung pemerintah khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan bentuk kegiatan sosial dan keagamaan lainnya,” katanya.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")