Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
BANYUWANGI – .
Polda Jatim menyatakan duka mendalam atas tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, Rabu (2/7/2025) malam.
Hingga Jumat (4/7/2025), upaya pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur gabungan.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto turun langsung ke lapangan untuk memantau rute perjalanan yang dilintasi KMP Tunu Pratama Jaya dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali melalui Line Port Center (LPC).
Dengan didampingi Dirpolair Polda Jatim Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Kapolda Jatim berada di ruangan LPC sekitar 10 menit untuk mendapatkan gambaran area pencarian dan analisis kebutuhan penyelamatan dan keamanan perjalanan kendaraan yang melakukan pelayanan komersil dan kapal-kapal yang melakukan upaya pencarian.
Selanjutnya, Kapolda Jatim mendatangi pusat informasi krisis center di ruang tunggu ASDP Ketapang dan menggelar rakor bersama sejumlah instansi terkait diantaranya Basarnas, TNI, KSOP, ASDP, BPTD dan BMKG.
Kemudian, rombongan Kapolda Jatim melakukan pantauan melalui udara menggunakan helikopter menyisir lokasi tenggelamnya kapal.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan Polda Jatim telah mengerahkan kekuatan maksimal untuk mendukung operasi SAR di wilayah perairan Ketapang-Gilimanuk.
“Jadi dapat saya sampaikan, tentunya pertama-tama kami mewakili Bapak Kapolda Jatim mengucapkan turut berduka cita dan prihatin atas musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya,” ujar Kombes Abast, Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan, saat ini dari jajaran kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur, telah bekerja sama dengan instansi terkait melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban terhadap musibah tenggelamnya kapal yang terjadi diperkirakan tadi malam sekitar pukul 23.20 WIB.
Dalam upaya pencarian, Polda Jatim telah menurunkan Enam kapal patroli yang menyisir sepanjang perairan Ketapang-Gilimanuk.
Selain itu, satu unit helikopter Polri dikerahkan untuk membantu pemantauan dari udara.
Sementara itu, proses evakuasi korban dilakukan bersama Basarnas Surabaya, Lanal Banyuwangi, TNI, serta relawan dan instansi terkait lainnya.
“Hingga saat ini korban yang berhasil ditemukan mencapai 35 orang, yang terdiri dari 29 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia,” ujar Kombes Abast di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Menurut Kombes Abast, seluruh korban ditemukan di wilayah perairan Bali dan ditangani Polres Jembrana Polda Bali.
“Korban yang meninggal dunia sebelumnya telah diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Bali di Posko Gilimanuk Bali, dan setelah selesai proses identifikasi kemudian berkoordinasi dengan Tim DVI Polda Jatim yang ada di Posko Ketapang Banyuwangi untuk menerima ke 6 jenasah di Posko Ketapang Banyuwangi,” terang Kombes Abast.
Kabid Humas Polda Jatim menambahkan,6 jenazah korban yang meninggal dunia telah diserahkan oleh Menteri Perhubungan dengan didampingi Kapolda Jatim ke pihak keluarga di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Kamis (3/7) malam.
Pencarian dan evakuasi korban KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan akan terus dilakukan hingga seluruh penumpang ditemukan, dengan koordinasi penuh bersama Basarnas, TNI, ASDP, dan pemerintah daerah setempat.
Proses pencarian itu dimulai sejak informasi pertama diterima pada Rabu (2/7) malam.
Polda Jatim segera berkoordinasi dengan pihak ASDP, Perhubungan, dan Basarnas untuk melakukan upaya penyisiran.
Hingga kini, 35 personel dari Ditpolairud Polda Jatim dan sejumlah personel dari Baharkam Polri serta Polresta Banyuwangi telah diterjunkan membantu operasi pencarian bersama instansi terkait.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
