Terasistana.id Medan — Ketua Yayasan Gerak Nusantara Sumatera Utara, Torop Sihombing, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, khususnya Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, atas dukungan terhadap program hilirisasi yang digagas oleh Yayasan Gerak Nusantara, 23 Juni 2025.
Menurut Torop, Yayasan Gerak Nusantara tidak hanya berfokus pada pengolahan gula aren, tetapi juga mengembangkan produk lain seperti minyak oile untuk patah tulang, budidaya maggot, dan berbagai program pemberdayaan UMKM. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Awalnya bahan baku kami berasal dari kebun sawit pribadi. Dalam perjalanannya, kami terus berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian melalui Pak Wamen Faisol Reza. Harapan besar kami adalah menghadirkan kekuatan ekonomi baru melalui hilirisasi sawit, sesuai arahan Presiden RI,” ujar Torop.
Torop menegaskan bahwa Gerak Nusantara berkomitmen membangun ekonomi kreatif, khususnya dalam mengaktifkan ekonomi kecil agar bisa tumbuh menjadi kekuatan besar. “Mimpi itu tidak sulit jika kita bersama,” tambahnya.
Program hilirisasi sawit ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, PTPN IV, pemerintah daerah, hingga TNI-Polri. Dalam kesempatan yang sama, Budi Susanto dari Regional 2 PTPN IV menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
“Program kick-off Gula Sawit ini merupakan inisiatif strategis yang memberikan nilai tambah bagi sawit. Tidak hanya menghasilkan minyak, sawit juga bisa diolah menjadi gula merah. Ini merupakan terobosan baru yang bisa membuka lapangan kerja,” kata Budi.
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juliari, menambahkan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mendukung inovasi dan teknologi. Berdasarkan perhitungannya, dari satu hektare kebun sawit dengan 25-30 pohon, potensi ekonominya bisa mencapai transaksi hingga Rp3 triliun jika diolah menjadi gula merah sawit.
“Potensi ekonomi ini sangat signifikan. Pengelolaan sawit sejauh ini belum optimal, padahal limbahnya pun masih bisa dimanfaatkan, bahkan untuk bahan pembuatan kecap,” jelas Putu.
Gerak Nusantara bersama seluruh mitra berkomitmen menjalankan proyek ini secara disiplin sesuai jadwal yang telah disepakati. Harapannya, program ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.
Mengusung slogan “Hilirisasi dan Kolaborasi adalah Solusi”, program ini diharapkan menjadi tonggak awal kebangkitan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")