Terasistana.id, Jakarta
Mataram – NTB,
Diskominfotik NTB –
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Dinas Kominfotik NTB yang digelar di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Kamis (19/06).
Dalam sambutannya, Kadis Kominfotik menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor informasi dan komunikasi di NTB.
“Capaian yang telah diraih Dinas Kominfotik NTB tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra strategis,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi, khususnya terkait isu-isu strategis seperti perluasan jaringan sinyal, terutama di daerah terpencil dan wilayah blank spot.
“Koordinasi dengan para mitra harus terus diperkuat demi mendorong pemerataan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah NTB,” tambah Yusron.
Rakor ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadirkan pelayanan informasi publik yang merata, inklusif, dan berkualitas di NTB.
Ia menambahkan, di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan melalui media sosial. Platform digital telah menjadi ruang terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan persepsi dan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.
“Oleh karena itu, setiap isu yang muncul di ruang digital harus direspons secara cepat, tepat, dan bijak. Respons yang sigap menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan menjadi langkah penting dalam menjaga serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan,” tuturnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-NTB, Kepala Balai Monitoring (Balmon), para mitra strategis Dinas Kominfotik NTB, serta Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kominfotik NTB.
Fjr-72
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
