Terasistana.id Jakarta — Ario Seno, seorang peneliti independen di bidang pertahanan dan keamanan yang merupakan alumni Universitas Pertahanan (Unhan), menyoroti perkembangan positif yang terjadi dalam sektor pertahanan Indonesia. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertahanan Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan, (19/6).
“Jika dibandingkan dengan dulu, pertahanan kita sekarang jauh lebih maju. Dulu kita lebih banyak membeli dari luar negeri, tapi sekarang kita sudah banyak menguasai teknologi sendiri, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Dengan itu, kita bisa semakin maju ke depannya,” ujar Ario.
Ario menegaskan bahwa kemajuan ini tidak terlepas dari komitmen Presiden Prabowo yang memang sangat mengutamakan pertahanan nasional. Sebagai mantan prajurit TNI, Presiden Prabowo memahami betul pentingnya kekuatan pertahanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Presiden Prabowo sangat serius membangun pertahanan Indonesia. Ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi soal menjaga kedaulatan bangsa dan masa depan generasi kita,” tambahnya.
Selain kemajuan teknologi pertahanan, Ario juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung program pertahanan nasional. Menurutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertahanan merupakan faktor pendukung bagi kekuatan Indonesia ke depan.
Kini, Indonesia telah memiliki berbagai alat canggih untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan dukungan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, Ario optimistis Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan pertahanan yang kuat dan mandiri di kawasan.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
