Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melakukan kunjungan kerja ke Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Porong, Rabu (18/6/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pangan dan Pertanian yang baru saja tiba.
Dalam kunjungannya, Wakil Bupati didampingi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo, Camat Porong serta Ketua BPP Kecamatan Porong, bantuan Alsintan yang disalurkan meliputi 3 unit traktor, 4 unit rice transplanter (mesin penanam padi), 8 unit pompa air, 2 unit traktor trailer turntable troli, dan 1 unit drone pertanian.
Alat – alat ini rencananya akan dikelola oleh 17 kelompok gabungan petani (Gapoktan) yang tersebar di wilayah Kecamatan Porong, penyerahan alat ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di daerah tersebut serta mendukung swasembada para petani.
Usai mengecek satu per satu alat bantuan, Hj. Mimik Idayana juga berkeliling di kawasan BPP Porong, Ia mengapresiasi hasil pembudidayaan tanaman dan tumbuhan yang telah berhasil dikembangkan oleh penyuluh dan petani setempat.
“Kami sangat mengapresiasi upaya para penyuluh dan petani di sini yang sudah mampu membudidayakan berbagai jenis tanaman secara inovatif, ini menjadi contoh baik bagi pengembangan pertanian di masa depan,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memajukan sektor pertanian, menurutnya, ilmu pertanian harus terus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Anak-anak muda harus lebih aktif dan tertarik pada dunia pertanian, banyak peluang dan inovasi yang bisa dikembangkan, terlebih dengan adanya teknologi pertanian dan mesin-mesin modern ini,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung segala bentuk inovasi dan pengembangan di bidang pertanian.
“Kami akan selalu mendukung langkah-langkah Dinas Pertanian dan Pangan dalam menjalankan program-program yang berpihak pada kemajuan sektor pertanian di Sidoarjo,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi ringan antara Wakil Bupati dengan para penyuluh dan seluruh pegawai BPP Kecamatan Porong terkait rencana implementasi dan pendistribusian Alsintan secara merata dan optimal.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
