Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo
I PLN UP3 Sidoarjo terus berupaya mendekatkan layanan dan informasi kelistrikan kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemasaran Keliling (SarLing), Kegiatan ini dilakukan serentak oleh UP3 dan ULP, yaitu ULP Sidoarjo Kota, ULP Krian, dan ULP Porong, yang turun langsung ke beberapa titik keramaian di wilayah Sidoarjo.
Petugas yang terdiri dari pegawai PLN dan billman mendatangi tempat-tempat yang ramai dikunjungi warga, seperti Samsat Sidoarjo Kota dan Samsat Krian, Ramayana Krian, serta sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Bluru, Pasar Sono, Pasar Suko, Pasar Larangan, dan Pasar Porong

“Kami ingin menginformasikan secara massive kepada masyarakat tentang diskon tambah daya dan penggunaan aplikasi PLN Mobile. Selain itu, SarLing ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir lebih dekat dan lebih cepat melayani kebutuhan pelanggan.” ujar Treisia Putra selaku PLH Asisstant Manager Niaga dan Pemasaran UP3 Sidoarjo.Selasa ( 10/06/2025).
Diskon tambah daya ini memberikan keringanan biaya bagi pelanggan yang ingin meningkatkan kapasitas listrik di rumah atau tempat usahanya, selain itu petugas juga mengedukasi warga terkait fitur-fitur yang bisa dinikmati pada Aplikasi PLN Mobile. Dengan adanya diskon tambah daya ini menarik antusiasme tinggi warga Sidoarjo dengan sebanyak 662 pelanggan dan 15.000 pelanggan secara total di Jawa Timur, yang melakukan tambah daya.
Kegiatan SarLing ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan kegiatan Indonesia International Motor Show yang telah dilakasanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni di Grand City Surabaya, guna meningkatkan penjualan tenaga listrik dengan mendorong pelanggan menyesuaikan daya sesuai pertumbuhan kebutuhan energi.
Diharapkan masyarakat lebih memahami manfaat dari listrik yang cukup dan aman, serta lebih mudah mendapatkan informasi tentang layanan PLN. PLN UP3 Sidoarjo berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan kegiatan seperti SarLing, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menambah daya listrik dan menggunakan layanan digital PLN secara mandiri.
Tommi – Jatim







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



