Buser Bhayangkara74
Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan merasa bahagia dapat melanjutkan produksi pangan dengan panen raya jagung yang diinisiasi Polri.
“Saya merasa besar hati, merasa bahagia, karena kalau beberapa saat yang lalu kita sudah melihat bukti keberhasilan kita di bidang produksi pangan yaitu terutama komoditas beras,” ujar Presiden Prabowo, Sabtu (7/6/2025).
Presiden Prabowo menyambut baik panen raya jagung ini karena memberikan sinyal bagus soal pangan. Ia tak merasa cepat puas dengan sinyal ini, tapi menjadi tanda untuk keberlanjutan.
“Kita sudah lihat bukti tanda-tanda keberhasilan awal, bukan kita cepat puas, tapi kita juga secara objektif kita harus paham, dan harus mengerti, hasil-hasil yang telah dicapai,” imbuhnya.
Presiden Prabowo memuji inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam usahanya mencapai kedaulatan pangan. Prabowo menyebut kedaulatan pangan menjadi kunci keamanan nasional.
“Apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif, meraih suatu peran. Mengatakan polisi ingin ikut serta, dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan,” kata Presiden Prabowo.
Diketahui, capaian panen raya kuartal II sebanyak 2,54 juta ton ini jauh melebihi hasil panen raya pada kuartal I. Panen raya kuartal I mencapai 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektare.Pada kuartal II, dari 218,35 hektare lahan yang digarap, hasil panennya mencapai 9,3 ton per hektare. Naik tajam dari 2 ton per hektare sebelum dikelola secara modern.
Peningkatan produktivitas ini juga tak lepas dari penggunaan bibit unggul Hibrida P27 dan pupuk presisi MIGO Bhayangkara, hasil riset Polda Kalbar. Para petani kini menikmati peningkatan pendapatan hingga Rp 4 juta per bulan, dari sebelumnya hanya sekitar Rp 500 ribu.
Polri dan Pemerintah memutuskan untuk mengeskpor 1.200 ton jagung ke Sarawak, Malaysia. Pelepasan ekspor jagung ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
